Penarikan Biaya dari Peserta Diklat KS Bukan Solusi

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo saat dikonfirmasi awak media di Sekretariat PWI setempat. [Ihsan Kholil/Bhirawa]

Bondowoso, Bhirawa
Menanggapi persoalan Diklat Kepala Sekolah (KS) berbayar yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bondowoso, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo mengaku jika persoalan tersebut akan dibawa ke meja Komisi IV.

Pasalnya, keuangan Diklat yang disebut oleh Kepala Disdik Sugiono Eksantoso dikelola penuh oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur itu tak seharusnya serta-merta dilakukan.

Menurut Kukuh Rahardjo, tak memungkiri jika peningkatan kapasitas Kepala sekolah memang perlu dilakukan. Meski demikian, walaupun disebut keuangan Disdik atau APBD tak mampu mendanai, dengan menarik biaya dari peserta bukanlah solusi akhir yang bisa dibenarkan. Apalagi penarikan biaya itu tak ada dasar hukumnya.

“Jika sampai tidak ada (Anggaran-Red), kan masih ada solusi lain. Itu suatu hal yang wajib untuk dianggarkan, apabila memang tidak ada, kita akan cari solusi apa ada anggaran cadangan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/5).

Kata dia, jika kewajiban pengisian KS bukan sekedar kepentingan personal guru yang ingin naik jabatan semata. Melainkan pengisian itu merupakan tanggungjawab pemerintah tak terkecuali biayanya.

Oleh sebab itu, Kukuh maupun seluruh pihak tak salah ketika kemudian menilai terselenggaranya Diklat berbayar tersebut seakan memaksa.

“Ini terkesan seperti mau naik jabatan ya harus mau ikut Diklat dan harus bayar. Itu kita akan luruskan. Ini Kepentingan bersama yang harus dibiayai oleh APBD. Dan guru itu punya hak untuk jadi Kepala sekolah,” terangnya.

Politisi Partai Golkar itu mengaku, jika pihaknya merencanakan untuk memanggil Kepala Disdik Sugiono Eksantoso. Kukuh belum bisa memberikan keterangan detail regulasi yang berlaku. Termasuk soal potensi pelanggaran aturan maupun potensi pungli. Sebab, Kukuh masih baru di Komisi IV dan perlu beradaptasi dengan tanggungjawab baru.

“Secara detail belum bisa menjelaskan. Makanya nanti kita dalami,” pungkas Sekretaris DPD Golkar Bondowoso itu. Sementara itu, Aktivis Pendidikan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Jawa Timur, Ilham Wahyudi menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terang-terangan telah melanggar sejumlah undang-undang dan aturan. Sehingga Diklat itu disinyalir rawan pungli.

Yakni diantaranya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 40 ayat (1), di sana dijelaskan bahwa ada lima hak guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kepala sekolah memang harus lulus diklat, Tapi bukan guru yang harus dibebankan.

“Tapi tidak lantas harus dibebankan kepada guru,” Ilham Wahyudi saat dikonfirmasi terpisah. Dijelaskannya bahwa, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa guru itu berhak memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi.

“Ini sudah jelas dalam undang-undang ini. Undang-undang ini posisinya lebih dari peraturan pemerintah,” jelasnya. Diterangkannya, jika merunut aturan di bawahnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan nomor 40 Tahun 2021 pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa mekanisme guru sebagai kepala sekolah dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

“Jika ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, maka daerah yang harus bertanggung jawab. Termasuk pembiayaannya,” terangnya.

Dia juga memaparkan, tidak ada satupun dasar hukum bahwa peserta diklat pengembangan kapasitas guru dan calon kepala sekolah harus membayar biaya sendiri.

“Lalu apa artinya APBD ini. Pemerintah boleh mengandeng LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Tetapi biaya yang mengeluarkan harus daerah,” jelasnya.

Menurutnya, Diklat peningkatan kapasitas merupakan hak guru yang berdasarkan undang-undang. Sehingga kejadian di Bondowoso dinilai melanggar hukum.

“Harus dikembalikan uang-uang mereka. Mereka bekerja meningkatkan pendidikan, dan ini juga untuk kepentingan negara dan kepentingan kabupaten,” tandasnya. [san.dre]

Tags: