Suhartini Kaptiati kepala Badan pengelolaan, pendapatan, keuangan dan aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang
Sampang,Bhirawa,
Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Kabupaten Sampang terancam molor, sebab hingga saat ini dari 180 Desa se-Kabupaten Sampang, belum ada satupun yang pengajukan proposal anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).kata Suhartini Kaptiati kepala Badan pengelolaan, pendapatan, keuangan dan aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang.Selasa 10/1.
Berdasarkan data BPPKAD Sampang, anggaran DD tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi Rp. 167 miliat dibanding tahun 2016 lalu yang totalnya rp.131 miliar, sedangkan untu ADD terjadi penurunan tahun 2016 sebesar Rp. 91 miliar, tahun 2017 turun menjadi Rp.90 miliar.
Menurut Suhartini Kaptiati, anggaran DD dari pemerintah pusat belum di transfer ke daerah, karena masih menunggu laporan APBDes 2017, kami menjadwalkan pihak Desa di Kabupaten Sampang harus bisa menyelesaikan laporan APBDesnya pada akhir bulan Januari 2017 ini, jika tidak maka akan terjadi keterlambatan.
Tidak bisa dipungkiri kasus operasi tangkkap tangan (OTT) yang dilakukan Polda Jatim terhadap dugaan penyelewengan DD/ ADD di Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu, dengan ditetapkanya dua tersangka hingga saat ini, yakni Junaidi Camat Kedungdung, Kabupaten Sampang, dan Kun Hidayat salah satu staf Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang.
Sementara M.Yusuf wakil ketua Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), kasus OTT tentang DD/ADD di Kabupaten Sampang, menjadi salah satu catatan bahwa penggunaan dan realisasi DD/ ADD di Kabupaten Sampang, harus diawasi oleh semua pihak agar tepat saran, bahkan kami mendesak Polda Jatim melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus tersebut.(lis)
