Pencegahan dan Rehabilitasi dapat Mengurangi Peredaran Gelap Narkoba

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Idris Kadir

Gebrakan Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Idris Kadir
BNNP Jatim, Bhirawa
Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai tingkat mengkhawatirkan. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi pasar strategis narkoba di Asia Tenggara. Sehingga membuat Indonesia menyandang status darurat narkoba.
Hal itu juga berimbas di Provinsi Jawa Timur. Pada 2019 lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim mencatat permintaan narkoba di Jatim didominasi dari wilayah Madura.
Guna menekan angka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Jatim. Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Idris Kadir mempunyai cara untuk menekan prevalensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
Alumnus Akpol 1988 itu menjelaskan, ada 4 tugas pokok dari BNNP. Keempatnya adalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Pihaknya pun mempunyai 2 cara seperti di BNN, yaitu memprioritaskan tugas pencegahan dan rehabilitasi.
“Pencegahan, terkait bagaimana masyarakat membangun ketahanan terhadap bahaya narkoba. Sedangkan rehabilitasi itu tentang bagaimana memulihkan penyalahguna. Kalau dua ini berhasil, saya yakinkan permintaan (narkoba) akan menurun, sehingga pemberantasan juga menurun,” kata Brigjen Pol Idris Kadir kepada Bhirawa, Kamis (12/11).
Mantan Dirreskrimsus Polda Jatim ini menjelaskan, pencegahan ini tentang bagaimana membangun relawan atau Satgas di masing-masing organisasi Pemerintahan maupun lembaga masyarakat. Tugasnya membangun ketahanan dalam lingkungan mereka, yakni ketahanan dari bahaya narkoba.
“Ketahanan terhadap bahaya narkoba ini bisa dilakukan di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Itu yang harus dilakukan,” jelasnya.
Idris menambahkan, kemudian terkait rehabilitasi yang perlu ada sinergitas dan dukungan dari aparatur terkait, tingkat Desa. Diantaranya Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bersinergi dalam menemukan penyalahguna narkoba di lingkungan masyarakat.
Mindset (pola pikir) masyarakat selama ini, sambung Idris, takut melaporkan anggota keluarganya yang penyalahguna narkoba. Lantaran takut akan ada pidana dan pemenjaraan. Pihaknya pun menegaskan apabila ada penyalahguna yang melapor, maka akan terbebas dari sanksi hukum. Melainkan akan dirawat maupun direhabilitasi setelah melalui proses asesmen (penilaian tentang kondisi residen penyalahguna narkoba).
“Dari asesmen ini akan diketahui, apakah dirawat inap atau rawat jalan dan seterusnya secara bertahap. Saya tegaskan, kalau rehabilitasi di lembaga Pemerintah itu wajib gratis, alias tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap adanya sinergitas seluruh instansi dan stakeholder terkait. Terutama dalam hal pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. “Kita harapkan semua bersinergi. Karena kalau tidak ditangani secara bersama-sama, lambat laun prevalensi akan naik lagi dan kita tidak tahu ke depannya akan bagaimana,” pungkasnya. [bed]

Tags: