Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla foto bersama dengan sejumlah menteri hasil reshuffle jilid II Kabinet Kerja di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta, Rabu (27/7).
Jakarta, Bhirawa
Presiden Joko Widodo akhirnya mengganti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Posisi Rizal Ramli digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Pencopotan Rizal Ramli ini dinilai sedikit berbau politis. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Rizal Ramli dinilai sosok menteri yang berani vokal dalam Kabinet Kerja Jokowi. Bahkan, Rizal Ramli menjadi menteri yang mengeluarkan kebijakan pembatalan reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Apa yang disampaikan Rizal Ramli soal reklamasi sudah tepat, mudah-mudahan pergantiannya bukan untuk mengoreksi kebijakan reklamasi,” ujar Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Rabu (27/7).
Namun, Fadli enggan menyebut pergantian Rizal Ramli dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai skenario mengamankan kasus reklamasi yang dilakukan Ahok. Menurutnya, kasus reklamasi saat ini sudah sangat jelas perkaranya.
Kasus yang menyeret beberapa nama penting ini sudah mnejadi perhatian publik. Jadi, menurut Fadli, siapa pun yang menggantikan posisi Rizal Ramli tidak dapat mengesampingkan kasus ini.
Bahkan, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, jika ada perubahan drastis dari menteri yang baru terkait kasus reklamasi akan langsung terlihat oleh publik dan diawasi oleh DPR RI. Fadli dan Gerindra di DPR RI akan bersikap tegas menolak kebijakan baru tersebut. “Kalau ada perubahan drastis dari kebijakan reklamasi, indikasi (skenario) itu betul, kita harus tolak kebijakannya,” kata dia.
Untuk diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 12 menteri baru dan satu kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hasil reshuffle jilid II. Pelantikan digelar di Istana Negara dengan ikut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah pimpinan lembaga negara dan menteri Kabinet Kerja lainnya. Selain ada tokoh baru yang masuk dalam Kabinet Kerja, ada juga menteri yang digeser ke posisi baru. Ada empat menteri yang digeser ke posisi baru. Yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukan digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Bambang Brojonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan digeser menjadi Kepala Bappenas. Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Bappenas digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Musyidan Baldan. Thomas Lembong yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan digeser menjadi Kepala BKPM.
Sebanyak 12 menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 P 2016. Adapun Thomas Lembong yang digeser ke posisi kepala BKPM dilantik berdasarkan Keppres Nomor 84 P 2016. Usai pembacaan keputusan presiden, para pejabat tersebut diambil sumpahnya. Presiden Jokowi yang secara langsung memandu mereka mengucapkan sumpah jabatan. Usai prosesi tersebut, mereka resmi menjabat sebagai menteri baru.
Saleh Husin mengaku tidak kecewa meskipun dicopot dari posisinya sebagai Menteri Perindustrian dalam perombakan kabinet jilid dua. Saleh digantikan kader Golkar, Airlangga Hartarto.
Menurut Saleh, kabinet ibarat tim sepak bola. Pelatih dalam hal ini Presiden Joko Widodo dapat menempatkan pemain di mana saja dan melakukan pergantian. “Saat pelatih melihat permainan yang kurang baik, bisa ditarik atau diganti. Biasa saja,” kata Saleh di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/7) untuk menghadiri pelantikan menteri baru.
Saleh menegaskan dirinya tetap akan mendukung setiap kebijakan Presiden. Dia bahkan sudah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Presiden saat melakukan pertemuan mengenai perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Selasa (26/7) malam. “Saya akan tetap loyal kepada bapak Presiden. Saya hadir di sini dan saya menteri yang diganti yang satu-satunya hadir dalam pelantikan ini,” ucap Saleh.
Presiden Joko Widodo resmi melantik 12 menteri baru dan satu kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelantikan digelar di Istana Negara dengan ikut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah pimpinan lembaga negara dan menteri Kabinet Kerja lainnya.
Kecam Masuknya Wiranto
Masuknya nama mantan panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam di jajaran Kabinet Kerja menuai protes. Kalangan aktivis 1998 menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunjukkan, pasca reformasi Indonesia justru kian tak lepas dari pengaruh rezim Orde Baru.
Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan, ada rangkap jabatan Menko Polhukam. Sebab, hingga kini mantan ajudan presiden kedua RI Soeharto itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto,” kata Haris Azhar.
Apalagi, lanjut dia, sosok Wiranto dinilai bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran berat terhadap HAM, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM. Misalnya, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, serta peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli (Kudatuli).
Haris memaparkan, nama Wiranto juga disebutkan dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Disebutkan, “Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.”
Kontras menilai, perombakan kabinet jilid dua ini tidak akan memenuhi harapan publik, khususnya terkait penegakan hukum. “Soliditas tidak akan terbangun di atas figur-figur rapuh yang seiring waktu harus mempertanggungjawabkan tindakannya ketika ia masih menjabat posisi-posisi penting di republik. Konsep retailer cenderung menguat,” tukas dia.
Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan beberapa nama yang menunjukkan kinerja bagus serta berjalan sesuai dengan visi dan misi Presiden malah terpinggirkan. Sebaliknya, para penggantinya memperlihatkan kekentalan pragmatisme dan akomodasi itu.
“Sebut saja nama Wiranto, Sri Mulyani dan Enggartiasto Lukito. Jatah partai sama sekali tak dikurangi, hanya berganti nama dan posisi,” ujarnya.
Hanya Hanura yang kehilangan satu kursi untuk diberikan kepada parpol lain. Jokowi, kata Ray, mengakomodasi kehadiran partai-partai baru. Mereka yang duduk di posisi Menteri Ekonomi adalah wajah dengan ragam pemikiran. “Namun satu yang agak pasti, mereka bukanlah wajah yang dikenal sebagai pemikir ekonomi kerakyatan,” kata dia.
Jokowi dinilai mulai mengubah visinya membangun Indonesia dengan semangat Trisakti menjadi membangun untuk pembangunan. Pembangunan semata untuk memperlihatkan adanya pertumbuhan. Artinya, Jokowi seperti dikejar target pembangunan yang ia janjikan. Untuk tujuan itu, Ray melihat Jokowi seperti lupa pada visi Trisakti-nya. [ira,cty,ins]
SUSUNAN MENTERI BARU HASIL RESHUFFLE JILID II KABINET KERJA
NAMA JABATAN BARU
Luhut Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Bambang Brodjonegoro Menteri PPN/Kepala Bappenas
Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang
Thomas Lembong Kepala BKPM
Sri Mulyani Menteri Keuangan
Asman Abnur Menteri PAN-RB.
Erlangga Hartarto Menteri Perindustrian
Budi Karya Menteri Perhubungan
Eko Putro Sanjoyo Menteri PDT dan Transmigrasi
Chandra Tahar Menteri ESDM
Muhajir Effendi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan
Wiranto Menko Polhukam
