Sebulan ini masyarakat di Jawa Timur (terutama Surabaya, Gresik, Sidoarjo) dihebohkan kabar penculikan anak. Bahkan ditambahi cerita lebih sadistis. Kabar yang sangat meresahkan itu juga ramai di media sosial internet, BBM, facebook, dan twitter. Di sekolah-sekolah (TK dan SD) ibu-ibu dan pembantu rumahtangga bercerita hal yang sama. semakin menyebarkan isu. Begitu pula obrolan di warung kopi. Tetapi seluruhnya ternyata, hanya berita bohong.
Seseorang yang menyaru sebagai polisi telah ditangkap dan dijebloskan ke tahanan Polrestabes Surabaya. Polisi juga menangkap penyebar berita bohong itu (di Jombang) yang meng-unggah di broadcast. Namun diduga kuat, berita bohong penculikan anak bukan hanya oleh dua orang, melainkan oleh sindikat. Tujuannya pasti untuk meresahkan masyarakat, atau bahkan untuk meruntuhkan wibawa pemerintah, terutama kepolisian. Seolah-olah negara ini sudah tidak aman.
Beruntung media cetak (koran harian dan majalah) serta media elektronik (radio maupun televisi) tidak terkecoh. Tidak terdapat berita penculikan anak di koran maupun televisi. Itu pula yang membuat ibu-ibu ragu: mengapa berita heboh tidak ada di koran dan televisi? Namun keraguan dikalahkan oleh makin masifnya berita bohong. Akibatnya, situasi di halaman sekolah dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) dipadati pengantar.
Walau menjemput anak pulang sekolah, memang seharusnya dilakukan oleh setiap orangtua. Itu sangat penting untuk menjamin ketenteraman anak. Berita bohong tentang penculikan anak, ada pula hikmahnya. Setidaknya, anak-anak tidak berani bermain jauh dari rumah, karena ditakut-takuti akan diculik. Terutama bermain dengan menggunakan sepeda, atau anak-anak yang mengenakan perhiasan berharga. Orangtua menjadi lebih peduli keamanan (dan kenyamanan) anak-anak terutama saat berada di luar rumah.
Hikmah yang lebih besar adalah, pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk merealisasi wacana “kota layak anak,” serta program “sekolah layak anak.” Program itu seyogianya dimulai dari kampung layak anak. Harus diakui, banyak kampung sudah tidak sehat untuk tumbuh kembang anak. Situasi kampung hanya meng-akomodir kepentingan orang dewasa. Hampir setiap kampung memiliki gardu cangkrukan, dan terdapat warung kopi. Tetapi tidak tempat bermain untuk anak-anak.
Anak-anak juga memiliki hak asasi. Bahkan hak anak dijamin UUD. Pasal 28-B ayat (2) hasil amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Pada tahun 1990, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi KHA, pemerintah berkewajiban memenuhi seluruh hak anak.
Tetapi realitanya, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat, bahwa kekerasan terhadap anak telah mencapai tahap kritis, bahkan dalam keadaan darurat perlindungan anak. Karena itu sistem penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan aksi nyata secara prioritas, dan pasti akan berkonsekuensi dengan penyediaan anggaran. Maka seyogianya dialokasikan melalui numenklatur khusus.
Berbagai kekerasan pada anak, memang tidak berbentuk penculikan anak. Melainkan juga perlakuan terhadap anak. Misalnya, memaksa anak bekerja di tempat kerja orang dewasa, memerintahkan anak mengamen dan mengemis di jalan. Memaksa anak bekerja menjadi awal petaka untuk anak-anak. Secara resmi BPS mencatat masih sekitar 4,5 juta anak dipaksa bekerja. Sebanyak 1,75 juta anak diantaranya bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak.
Kekerasan seksual pada anak juga menunjukkan tren meningkat. Dalam catatan KPAI, dalam sebulan saja telah terjadi tindak kekerasan seksual anak sebanyak 45 kasus. Sehingga kejahatan seksual pada anak sudah pada titik sadis dan diluar nalar sehat. Jadi, keamanan dan kenyamanan anak harus tetap menjadi perhatian utama orangtua. Tidak elok hanya diserahkan pada pembantu.
——————– 000 ——————-
