Foto Ilustrasi
Kota Mojokerto, Bhirawa
Suasana politik Kota Mojokerto hingga H-16 jelang pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat masih adem-ayem. Hingga kini, para calon belum ada yang muncul, baik secara langsung mauoun atribut gambar politik.
Bahkan tahapan Paslon independen yang dibuka KPUD awal Desember bulan ini juga tak ada peminat. Hingga penyelenggara sempat memperpanjang masa pendaftaran, akhirnya juga tak ada satupun calon yang muncul.
Menurut Idhom Rosyid, Komisioner Divisi Logistik KPUD Kota Mojokerto, tak menampik fenomena sepi dalam hajatannya kali ini. ”Fenomena ini memang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya.
Hal ini membuat Idhom Rosyid mempunyai pendapat tersendiri. Bisa jadi ini efek domino dari belum munculnya calon (wali kota) dari PDIP. ”Sebab, hanya PDIP yang memenuhi syarat kursi untuk memberangkatkan Paslon. Untuk hitung-hitungan politik partai-partai lain tidak mau memunculkan calon membabi buta tanpa tahu siapa yang bakal dimunculkan PDIP,” katanya.
Idhom Rosyid menegaskan, Parpol lain memang harus mengukur kekuatan lawan politik. Parpol lain tengah menunggu siapa yang bakal dimunculkan PDIP dan mengkontra flownya dengan lawan yang dianggap sepadan.
Menghadapi sepinya situasi politik dalam Pilwali kali ini KPUD tampaknya enggan beresiko. Penyelenggara Pemilu ini telah menyiapkan sejumlah opsi. ”Kalaupun nanti hanya ada satu calon yang naik, tahapan akan jalan terus. Dan KPU akan memfasilitasi Paslon wali kota lawan bumbung kosong.
Untuk itu, lanjutnya, syaratnya tak mudah. Perjuangan Paslon meski lawan bumbung kosong akan berat. Sebab ia harus mendapat suara 50+1 dari suara sah. Kalau nggak sampai, ya kita rekomendasikan pemerintah untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang bertugas sebagai wali kota Mojokerto selama lima tahun kedepan. ”PLT nya ditunjuk Gubernur dari unsur birokrasi atas persetujuan Mendagri,” pungkasnya. [kar]
