Foto Ilustrasi
Bondowoso, Bhirawa
Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bondowoso, Wawan Purwadi mengaku mengalami kesulitan untuk memasukkan keluarga miskin yang belum terkover sebagai keluarga penerima manfaat.
“Untuk Bondowoso, dulunya kita sudah melakukan penyisiran terhadap warga miskin yang belum mendapatkan PKH, namun data itu tidak bisa kita usulkan ke pusat karena kita sifatnya melakukan validasi data yang dikirim pusat, akhirnya data itu sebagai arsip saja,” kata Wawan saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (1/11).
Ia mengemukakan, sebenarnya pendamping bisa mengusulkan keluarga miskin yang belum menjadi keluarga penerima manfaat melalui rembug desa yang hasilnya disetujui oleh Bupati setempat. Namun cara tersebut rumit untuk diimplementasikan, karena harus melibatkan pemerintah desa dan kepala daerah.
“Sebenarnya kita bisa mengusulkan keluarga miskin yang layak menerima PKH, tetapi prosesnya rumit, harus melalui rembug desa yang kemudian hasil kesepakatannya diajukan ke bupati agar menjadi anggota keluarga penerima manfaat, hanya saja itu belum pernah kita lakukan,” terangnya.
Wawan menambahkan, keluarga penerima manfaat tahun ini meningkat signifikan yaitu lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu berjumlah 18.474 keluarga, tahun ini menjadi 46.862 keluarga. “Tahun ini ada 30.862 keluarga penerima manfaat, ada tambahan sebanyak 16 ribu hanya saja masih dalam proses validasi data,” katanya. [har]
