Pendapatan Sejumlah BUMD Jatim Turun

DPRD Jatim, Bhirawa
Kinerja BUMD Jatim setiap tahunnya ternyata berjalan stagnan. Penilaian ini terihat dari  pendapatan yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan ada sebagian BUMD yang malah mengalami penurunan.
Komisi C DPRD Jatim meminta BUMD menggenjot pendapatannya, apalagi dana perimbangan dari pusat terus mengalami penurunan, sehingga BUMD harus menjadi tiang pendapatan untuk APBD jatim.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Giyanto  menegaskan, BUMD sebagai salah satu unsur pendapatan harusnya bisa bekerja optimal, bukan malah setiap tahunnya pendapatan yang dihasilkan tidak mampu mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan terkesan stagnan. Hal itu terjadi bisa dikarenakan manajemen BUMD yang tidak profesional.
“Kerja sebagian besar BUMD milik Pemprov Jatim terlihat tidak maksimal, bahkan manajemen mereka tidak profesional. Itu terlihat dari beberapa pendapatan BUMD yang peningkatannya setiap tahun sangat rendah, bahkan ada beberapa BUMD yang malah mengalami penurunan cukup drastis, dan hanya segelintir BUMD yang manajemennya cukup baik seperti Bank Jatim,” ungkap dari politisi dari Fraksi PDIP, Senin (26/10),
Ditambahkannya, pendapatan 12 BUMD milik Pemprov Jatim,  Bank Jatim tahun 2014 realisasi pendapatan Rp 311 miliar, 2015 mencapai Rp 321 miliar, Bank UMKM  jatim  2014 naik menjadi Rp 8,2 miliar, 2015 sebesar Rp 9,5 miliar, PT JGU 2014 realisasi Rp 2,5 miliar, 2015 sebesar Rp 2,7 miliar, PT PJU 2014 realisasi Rp 2,5 miliar, 2015 Turun menjadi Rp 1,6 miliar, PT SIER 2014 Ada pada Angka Rp 6,8 miliar, 2015 menjadi Rp 7,7 miliar, PT PWU 2014 realisasi Rp 3,5 miliar, 2015 Turun drastis Hanya Rp 1,8 miliar, PT jamkrida 2014 hanya Rp 500 juta, 2015 menjadi Rp 550 miliar, PT askrida 2014 realisasi Rp 2,3 miliar, 2015 naik menjadi Rp 2,7 miliar, PD air Bersih realisasi Rp 1,7 miliar, 2015 menjadi Rp 1,9 miliar.
Sementara terdapat 3 BUMD yang pendapatannya nol Yaitu PT JMU, PT JIM dan PT JKU hingga detik ini belum di marger. Bahkan tahun ini PT JKU mendapat gelontoran anggaran, berupa penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar, tapi tidak sepeser pun pendapatan yang dihasilkan.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim dari PKS,  Irwan Setiawan, menuturkan, saat ini dana perimbangan dari pusat terus mengalami penurunan, Untuk itu BUMD harus bekerja maksimal mendongkrak pendapatannya, agar mampu menjadi tiang pendapatan bagi APBD.
“Pemprov harus mengevaluasi kinerja seluruh BUMD agar mereka bisa bekerja maksimal, dan memberi kontribusi pendapatan yang baik di APBD jatim,” pintanya. [cty]