Pendataan Ujian Kejar Paket Belum Jalan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Belum adanya petunjuk teknis Kemenbuddikdasmen terkait  Ujian Nasional (UN)  non formal menghambat pendataan  Data Nominasi Sementara (DNS) peserta UN kejar paket.  Dinas Pendidikan Jatim tidak melakukan pendataan peserta UN kejar paket karena belum ada payung hukum.
Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim, Nasor mengatakan, sampai saat ini petunjuk teknis pelaksanaan UN dari kementerian belum ada kejelasan. Meski demikian, persiapan UN formal tetap dapat berjalan, yaitu dengan mulai mendata peserta. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan untuk mempersiapkan ujian kejar paket. Sebab, aplikasi yang digunakan untuk mendata DNS hingga kini tak kunjung diterima dari pusat.
“Sebenarnya sudah ada aplikasinya. Tapi waktu kita minta belum bisa diberikan. Katanya masih menunggu keputusan menteri dulu,” tutur Nasor saat dihubungi, Kamis (18/12).
Nasor mengaku, berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, semestinya bulan-bulan ini pendataan DNS hampir selesai, sebab sejak November, pendataan DNS itu sudah dimulai.
Sebagai langkah persiapan, lanjut Nasoir, pihaknya  telah berkoordinasi dengan seluruh daerah untuk tetap mempersiapkan berkas-berkas peserta yang akan mengikuti ujian kejar paket. Dari berkas itu selanjutnya diverifikasi dan jika aplikasi pendataan sudah diterima, data tinggal dimasukkan.
“Di ujian kejar paket ini berbeda. Kita tidak hanya mendata, tetapi juga memverifikasi berkas peserta. Apa mereka peserta didik yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar atau tidak,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Harun mengakui, di akhir tahun biasanya proses surat menyurat sudah terjadi dan pihaknya sudah menggelar koordinasi dengan kabupaten/kota. “Kalau sekarang apanya yang mau dikoordinasikan, wong petunjuknya belum ada,”katanya.
Meski belum jelas, pihaknya sudah berjaga-jaga dengan menyiapkan daftar nominasi sementara (DNS) peserta UN 2015. Harun men-deadline, penyusunan DNS ini sudah rampung akhir Desember 2014 sehingga awal tahun sudah ditetapkan menjadi DNT. Harun meyakini UN tahun ajaran ini tetap dilakukan meskipun pada akhirnya nanti hanya dijadikan proses pemetaan kualitas pendidikan.
Dia juga belum tahu apakah nanti akan melibatkan perguruan tinggi, kepolisian dan institusi lain dalam penyelenggaraan UN. Sebab, mulai tahun ini kementerian pendidikan tinggi yang membawahi perguruan tinggi sudah berpisah dengan Kemenbuddikdasmen.
“Siapa yang ditunjuk dan bagaimana prosedurnya belum ada petunjuk. Jumat besok (hari ini) kami diundang rapat ke Jakarta. Yang jelas secara SDM dan lain-lain kami sudah siap melaksanakan UN,”tegasnya.
Ditemui terpisah, Kabid Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Surabaya Sudarmanto mengaku juga telah memulai persiapan UN meski belum ada kejelasan terkait Prosedur Operasional Standar (POS).  Diantaranya ialah menyiapkan DNS dan menentukan rayon. Selain itu, persiapan untuk pengawas UN di tingkat sekolah juga sudah mulai ditata.
Menyikapi ketidakjelasan ini, mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini mengambil sisi positifnya. “Saya rasa kalau Surabaya tidak perlu risau karena dekat dengan provinsi. Jadi untuk masalah naskah dipastikan tidak akan terlambat . Kalaupun toh ada naskah yang rusak kooordinasinya juga mudah karena dekat. Yang penting sekolahnya siap,”pungkasnya. [tam]