Hidangan menu ikan laut (hasil tangkapan), bisa dinikmati dengan harga murah. Tetapi sebenarnya, setiap ikan laut diperoleh dengan cara tidak mudah. Nelayan harus mengarungi perairan luas, tak berbatas pandang. Setiap saat bisa terancam risiko badai dan ombak besar. Namun profesi nelayan belum memperoleh perhatian memadai dari pemerintah. Harus berjuang keras, mandiri, dan sering tidak berpenghasilan karena cuaca.
Kawasan pesisir, kampung nelayan masih menjadi kantung kemiskinan. Padahal potensi kelautan nasional merupakan “harta karun” yang bernilai tak terhingga. Jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta orang. Jumlah terbanyak berada di Jawa Timur, karena memiliki garis pantai paling panjang. Jumlahnya mencapai lebih dari 334 ribu orang. Terbesar kedua berada Jawa Tengah (sekitar 203 ribu nelayan), dan Jawa Barat (memiliki 183.000 nelayan).
Yang mengenaskan, tingkat kesejahteraan nelayan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain. Rata-rata pengeluaran nelayan hanya sekitar Rp 600 ribu per-bulan dengan tingkat upah nelayan hanya sekitar Rp 1,2 juta per-bulan. Data lain menunjukkan, bahwa meskipun lebih dari 84% keluarga nelayan memiliki rumah sendiri, namun kualitas rumahnya kurang layak huni.
Dari aspek pendidikan, ternyata hampir 70% nelayan berpendidikan setingkat SD (sekolah dasar). Bahkan banyak yang tidak berijazah SD (tidak sampai lulus). Sedangkan dari sisi kesehatan, ternyata sekitar 25% nelayan mengalami gangguan kesehatan. Karena kebiasaan hidup tidak higienis. Sebagian gangguan kesehatan tersebut juga mengganggu aktifitas ekonomi rumah tangganya.
Secara umum, pekerjaan sebagai nelayan masih belum menjadi profesi yang menjanjikan secara ke-ekonomi-an. Nelayan malah lebih identik dengan kemiskinan. Maka wajar, tidak ada anak muda (termasuk anak nelayan) yang bercita cita menjadi nelayan seperti orangtuanya.
Nelayan Indonesia juga banyak yang terjebak dalam perangkap kemiskinan sistemik. Tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan, menyebabkan keluarga nelayan sulit keluar dari kemiskinan. Ditambah lagi dengan susahnya akses permodalan. Kondisi keluarga nelayan yang terbelakang, ini patut memperoleh perhatian (lebih) pemerintah. Sebagai bukti “kehadiran negara,” untuk memperbaki nasib nelayan secara sistemik.
Sudah banyak gagasan, tetapi perlu aksi nyata, untuk memperbaiki nafkah generasi penerus ke-nelayan-an. Terutama aspek pendidikan keluarga nelayan. Diantara gagasan itu, diantaranya, pembangunan pendidikan tinggi politeknik, setingkat diploma. Perkuliahan kelautan dan perikanan akan dibuka pada 2017. Anak nelayan dan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dapat mengecap bangku kuliah jenjang D3 dan D1 secara gratis.
Kampus politeknik akan dibangun di tiga propinsi. Yakni di Bali, serta di Pangandaran (perbatasan jawa Barat dengan Jawa Tengah), dan di Dumai (Riau). Selain itu juga dibuka kampus komunitas (setara diploma 1 tahun) di Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Daerah-daerah tersebut merupakan kawasan kantung nelayan, tetapi akses kependidikannya sangat rendah. Sedangkan di Jawa Timur (dan Jawa Tengah), telah memiliki banyak perguruan tinggi dengan program studi kelautan.
Ternyata cukup murah untuk meng-advokasi pendidikan kelautan dan perikanan. Kementerian terkait hanya meng-alokasikan anggaran sebesar Rp 139 milyar, untuk gedung. Serta Rp 145 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tersebut. Pada tahun ajaran baru (Juli 2017) sudah siap memulai aktifitas perkuliahan. Sebagaimana program studi ilmu terapan, kurikulumnya berbasis praktik (70%). Setiap program studi akan menampung sekitar 80-an mahasiswa.
Advikasi pendidikan anak nelayan, sudah baik. Namun masih perlu didukung fasilitasi lain, terutama aspek permodalan (kerja) kelautan. Misalnya, bantuan sarana kerja berupa kapal berbobot lebih dari 10 dwt, yang bisa digunakan secara berkelompok. Juga perlu fasilitasi perlindungan (persaingan) usaha nelayan.
———- 000 ————
