Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2013
DPRD Jatim, Bhirawa
Setelah melihat sejumlah kinerja yang dilakukan oleh eksekutif yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2013, sepuluh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim akhirnya meminta kepada eksekutif untuk melakukan pembenahan pada sejumlah sektor yang diketahui mengalami penurunan.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ahmad Jabir mengatakan saat ini pertanian di Jatim mengalami penurunan. Dimana pada 2013 ini pertumbuhan hanya mengalami 1,59 persen.
“Pertumbuhan infrastruktur pertanian mengalami pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya,” ujarnya.
Padahal sektor pertanian di Jatim merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Jatim yang dijadikan jalan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
“Sektor pertanian merupakan sektor untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun saat ini justru menurun. Maka itu perlu ada penanganan serius dari pihak eksekutif,” ujar alumnus ITS Surabaya ini.
Selain disektor pertanian, Fraksi PKS juga mengkritik masalah kemiskinan di Jatim. Dikatakan anggota Komisi E DPRD Jatim ini meski pertumbuhan ekonomi turun tetapi tingkat kemiskinan tidak malah meningkat, tetapi justru malah turun. “Tingkat kemiskinan ini harus ditekan lebih keras dilakukan oleh pemprov agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada titik yang lebih rendah lagi,”ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Dra Hj Kartika Hidayati mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jatim karena telah menyajikan LKPj sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Namun menurutnya ada beberapa indikator yang harus dibenahi dalam laporan pandangan yaitu tentang sektor pertanian dan kemiskinan.
“Saat ini pertanian telah memenuhi target produksi, tapi saat ini masih ditemukan rincian kinerja produksi dan produktifitas tanaman horticultural mengalami penurunan,”ujarnya.
Menurutnya, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian bisa menjadi dasar pertanyaan atas efektivitas yang dicanangkan oleh pemerintah di bidang pertanian.
“Untuk itu kami berharap Pemprov Jatim dapat memberikan perhatian serius terhadap bidang pertanian,”tegas perempuan ayu berjilbab ini.
Selain masalah pertanian, PKB juga mengkritisi tentang kurangnya penanganan pengendalian penyakit kusta oleh pihak pemerintah. Dimana saat ini pihaknya menemukan bahwa tingkat penderita kusta di Jatim mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 terdapat 5.570 penderita, dan pada tahun 2013 juga mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu menjadi 7.406 penderita.
“Kami meminta kepada pihak pemerintah lebih serius dalam menangani masalah kusta, agar kedepannya penderita penyakit kusta di Jatim bisa menurun,” paparnya.
Disisi lain, PKB juga menyoroti sektor pendidikan. Dimana sektor ini masih terjadi disparitas cukup tinggi antara kualitas dan fasilitas pendidikan di kalangan pedesaan dan perkotaan. Tidak hanya itu, disparitas juga terjadi pada akses antar
jenjang pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2013 angka partisipasi
murni (APM) pendidikan untuk jenjang SD/MI mencapai 97,8 persen. Sementara
untuk jenjang SMA/SMK sederajat hanya 59,7 persen.
“Kesenjangan ini membuktikan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan selama ini tidak berjalan dengan baik,”tegasnya.
Potret kurang bagus lanjut Kartika juga terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM. Ini karena dinas tersebut tidak mampu menghidupkan kembali 3.710 unit koperasi yang telah mati. Kartika menilai, program hibah bergulir sebesar Rp25 juta untuk 1000 koperasi wanita berprestasi dan 100 koperasi karyawan juga tidak efektif.
Sebab program tersebut justru memperlebar disparitas jurang ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat.
Hal paling memilukan lanjut Kartika adalah BUMD. Sebab badan usaha tersebut rupanya tidak mampu memberi sumbangan pendapatan secara maksimal bagi Pemprov Jatim. Sebagai bukti, dari total pendapatan Jatim sebesar Rp17 triliun, 80 persen di antaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah.
“Ini kan menjadi aneh. Lha wong BUMD itu mesin ekonomi tetapi justru melempem. Sampai kapan ini akan terjadi. Sementara, APBD selalu memberi suntikan dana kepada mereka (BUMD). Karena itu, ini harus dievaluasi,”tukas Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Sementara itu, jubir dari Partai Gerindra Jatim, Anselmus Raga Milo lebih mengkritisi soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana berdasarkan LKPj akhir masa jabatan gubernur 2009-2014, IPM Jatim dari tahun ke tahun melakukan peningkatan namun sangat kecil dibanding sebelumnya.
”Dimana pada tahun 2012 mencapai 70,09 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 70,19. Dari hasil penghitungan IPM tahun 2009-2012, diperoleh gambaran 19 kab/kota mempunyai IPM lebih tinggi daripada Jatim. Sedang 19 kabupaten lainnya justru angka IPMnya lebih rendah. Adapun tertinggi dicapai Kota Blitar sedang terendah ada di Kabupaten Sampang,”tegas Anselmus.
Namun untuk angka kemiskinan, Partai Gerindra memberikan acungan jempol. Dimana sejak tahun 2009, secara statistic angka kemiskinan di Jatim menunjukan keberhasilan. Buktinya pada tahun 2011 sebesar 14,23 persen dan turun 1,15 persen poin pada tahun 2012 menjadi 13,08 persen.
”Dan sampai dengan Maret 2013 mencapai 12,55 persen. Dari capaian tersebut masih sedikit menyisahkan sejumlah catatan diantaranya penghitungan angka kemiskinan tak lepas dari besaran garis kemiskinan (GS) yang telah ditetapkan,”lanjut pria yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim ini.
Terpisah, dari Partai Amanah Nasional (PAN) lewat juru bicaranya, A Basuki Babusalam mencoba mengkritisi terkait anggaran pendapatan, diperoleh gambaran kinerja anggaran pendapatan Jatim pada akhir tahun anggaran 2013 telah mampu melampui target kinerja yang ditetapkan hingga mencapai sebesar 105,94 persen.
”Namun peningkatan kinerja anggaran pendapatan yang terjadi tersebut sebetulnya sudah direncanakan sebelum penyusunan RAPBD 2013. Selain itu disisi pendapatan yang bersumber pada dana perimbangan justru merosot dengan capaian target kinerja sebesar 97,45 persen,” lanjutnya.
Terkait indicator kinerja pertumbuhan ekonomi, sepanjang tahun 2009 hingga 2012, perekonomian di Jatim mampu tumbuh berkelanjutan dari 5,01 persen pada tahun 2009, meningkat menjadi 6,68 persen pada tahun 2010, dan 2011 meningkat lagi menjadi 7,22 persen serta 2012 meningkat lagi 7,27 persen.
”Akan tetapi pada 2013 justru mengalami kemerosotan hingga mencapai 6,65 persen. Kalau dicermati lebih spesifik kemerosotan secara signifikan terjadi justru pada sektor ekonomi rakyat. Seperti tercermin pada pertumbuhan sector pertanian yang hanya 1,59 persen dan merosot drastis dibandingkan 2012 yang mencapai 3,39 persen,” papar Basuki yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim.
Sementara terkait indicator kinerja angka pengangguran terbuka (TPT), jika pada tahun 2011 mencapai 4,16 persen maka pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan 4,12 persen. Namun pada tahun 2013 angka TPT justru melonjak hingga menjadi 4,33 persen.
”Dengan melonjaknya angka TPT menunjukan bahwa struktur perekonomian dan berbagai kebijakan program pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2013 sesungguhnya masih lemah dan gagal memicu kebutuhan bagi terjadinya peningkatan angka pengangguran di Jatim,”tegas Basuki yang juga mantan wartawan ini.
Sementara itu, PDIP Jatim lewat jubirnya Sugiono mencoba menyampaikan keprihatinan terkait seorang guru dan beberapa siswa SLTA yang diduga sebagai pembocor jawaban soal Ujian Nasional (UN) SMA.
”Kami sangat prihatin, selama 8 tahun terakhir penyelenggaran UN selalu diwarnai kebocoran jawaban soal yang terjadi makin massif,” tegas Sugiono.
Yang lebih memprihatinkan lagi, tambah pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, UN SMA tahun ini diwarnai materi soal pada hari pertama terdapat paparan biografi pendek Ir Joko Widodo dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Hal yang sama juga terjadi pada hari akhir UN dengan mata pelajaran Bahasa Inggris.
”Sengaja atau tidak masuknya nama capres dalam materi soal UN bisa berakses politik. Selain itu tidak menguntungkan bagi capres yang namanya dicatut dalam soal UN. Hal ini bisa dianggap melakukan kecurangan terstruktur dan massif. Atau mencuri start kampanye. Dan ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan public,”paparnya dengan nada intonasi tinggi.
Karena itulah, tambahnya FPDIP mendesak agar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan audit dan investigasi masalah tersebut, serta mengumumkan hasilnya kepada masyarakat luas.
Sedang terkait kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2013 mencapai 6,55 persen, sedangkan pada tahun 2012 tumbuh sebesar sekitar 7,27. Pertanyaannya mengapa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 menurun dibanding 2012?. Termasuk laju inflasi Jatim pada 2013 melonjak drastic dari 4,5 persen menjadi 7,59 persen.
Disisi lain FPDIP juga mengkritisi kinerja sector pertanian. Sesuai data per gustus 2013, sektor yang menjadi tempat bekerja 37,44 persen atau 7,21 juta penduduk Jatim mengalami penurunan dibanding pada tahun 2012 yang mencapai 1,59 persen atau lebih kecil dibanding sector lainnya.
”Hal ini kalah jauh dibanding pertumbuhan sector kontruksi sebesar 9,08 persen atau sector pengangkutan dan komunikasi yang mencapai angka 10,43 persen. Kecilnya angka pertumbuhan sector pertanian akan menunjukan bahwa nasib petani masih belum menjadi prioritas perbaikan,”lanjutnya.
Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jatim lewat jubirnya Renvile Antonio memberikan apresiasi terhadap penyusunan LKPj Gubernur tahun anggaran 2013. Dimana laporan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dengan kaidah yuridis formal yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
”Dengan begitu Pansus siap melanjutkan pembahasan LKPj Gubernur Jatim tahun anggaran 2013 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegasnya.
Dengan demikian, adalah suatu keharusan apabila FPD mengambil prakarsa melakukan te;aahan tematik terhadap kinerja gubernur.
Seluruh Fraksi Dukung Raperda PPMB
Maraknya peredaran minuman beralkohol yang ternyata membawa korban hingga puluhan orang, mendesak bagi dewan untuk membuat raperda inisiatif yaitu Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (PPMB).
Hal ini penting agar kedepannya tidak lagi ada korban meninggal diantaranya dengan memberikan sanksi tegas bagi para produsen, pemasok hingga ke tingkat pengedar.
Jubir Badan Legislasi, H Subroto Kalim menegaskan jika seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama terhadap siatuasi dan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jatim yang terganggu sebagai akibat penyalahgunaan maupun peredaran minuman berlakohol ini.
”Kejadian yang ada di Kota Malang dengan menewaskan 9 korban menjadi alasan kuat bagi kita semua untuk segera mengambil kebijakan terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehingga dapat menekan bertambahnya korban-korban lainnya dikemudian hari,” tegasnya. [cty]
