Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Pendidikan gratis menjadi salah satu komitmen yang diusung Gubernur Jatim mendatang. Bahkan tidak hanya gratis, pendidikan di tangan gubernur baru tersebut juga diharapkan dapat semakin berkualitas. Khususnya sekolah untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengakui baiknya komitmen tersebut. Karena memang semua orang menginginkan pendidikan gratis. Dan secara tekstual dalam undang-undang, pendidikan memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam hal ini pemerintah provinsi harus mengukur kemampuan keuangan secara tepat.
“Kalau gubernur yang mendatang memiliki komitmen untuk pendidikan gratis maka harus ada perhitungan secara matang. Perlu dipastikan gratis yang seperti apa. Kita akan memberikan reasoning terkait meringankan beban masyarakat dalam pendidikan,” tutur Saiful
Saiful mengakui, pendidikan gratis sesungguhnya cocok hanya untuk anak tidak mampu. Sementara yang mampu lebih tepat pendidikan murah. Seperti halnya saat ini, besaran SPP yang ditetapkan sesuai SE Gubernur Jatim dan tidak mengalami kenaikan.
“Kalau saat ini ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Nasional dari pusat, mungkin ke depan ada BOS daerah dari pemprov. Itu akan lebih tepat meskipun tidak harus menggratiskan pendidikan,” tandasnya.
Pendidikan gratis diakui cukup berat diterapkan serentak di Jatim. Hal itu justru lebih mudah diterapkan saat SMA/SMK berada di bawah wewenang kabupaten/kota. Misalnya di Surabaya. “Karena swastanya juga sangat bervariatif. Ada yang SPP-nya Rp 200 ribu – Rp 400 ribu. Makanya, gratis yang tepat ialah gratis pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu,” kata dia.
Sementara anak-anak dari keluarga mampu jika ikut digratiskan justru akan membuat perhatian orangtua berkurang. Orangtua menganggap semua urusan pendidikan anak adalah urusan sekolah. “Tujuannya memang bagus, tapi upaya itu rasanya masih belum tepat. Yang tepat adalah pendidikan murah berkualitas,” tandasnya.
Meski hanya gratis untuk sekolah negeri, Saiful berkata, biaya yang dikeluarkan masih cukup tinggi. Jika pendidikan gratis ini benar-benar direalisasikan, maka akan menyedot sebagian besar APBD Provinsi Jatim. Sementara provinsi juga memiliki tanggung jawab lain di berbagai sektor.
Saat ini, jumlah siswa SMA tercatat lebih dari 500 ribu anak. Sedangkan jumlah siswa SMK tercatat lebih dari 660 ribu anak. Jadi untuk siswa SMA/SMK negeri saja, totalnya mencapai lebih dari satu juta siswa. Sementara apa yang dilakukan Pemprov Jatim saat ini dengan memberikan subsidi gaji untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap masih belum seluruhnya.
“Kita belum bisa memberi subsidi gaji untuk seluruh GTT dan PTT. Tapi berapa puluh miliar yang sudah dikeluarkan. Sedangkan kita juga berkewajiban membina guru dan tenaga kependidikan. Jadi harus benar-benar dihitung untuk pendidikan gratis tersebut,” pungkas Saiful. [tam]
