Pendidikan Menurun, Infrastruktur Tak Merata

DPRD Surabaya,Bhirawa
Klaim mantan Wali kota Tri Rismaharini tentang keberrhasilan pemerintahannya mendapat kritikan dari wakil rakyat. Masih banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang dicatat Dewan selama pemerintahan wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.
Sebelumnya dalam pers conference terakhir dengan wak media, Minggu(27/9), Risma menyebut pemerintahannya telah melebihi target Rencanan Pembangunan jangka Menengah Daerah(RPJMD) Surabaya.
Selain masalah pemenuhan Bopda dan anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen APBD, Risma juga menyebut telah berhasil menambah infrastruktur kota seperti jalan dan jembatan.  Salah satu buktinya, menurut Tri Rismahrini adalah sejumlah penghargaan yang diterima kota Surabaya baik dari pemerintah pusat maupun internasional selama pemerintahannya.
Wakil ketua komisi D, H Junaidi, Senin(28/9)  menyebut ada banyak hal yang belum diselesaikan Tri Rismahrini selama menjabata Wali kota Surabaya. Menurut Junaidi, di bidang pendidikan Pemkot masih memiliki banyak kekurangan terutama terkait kualitas pendidikan.
Salah satu buktinya, lanjut Junaidi, hasil  Ujian nasional SMP dan SMA  para siswa Surabaya tidak pernah masuk 10 besar nasional bahkan Jawa Timur selama tiga tahun terakhir. Yang terbaru , lanjut Junaidi adalah hasil Ujian Sekolah SD tahun ajaran 2014-2015 bahkan tidak masuk dalam 20 besar tingkat jawa Timur.
“ini menunjukkaan ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan di Surabaya. Nah bagaimana dikatakan berhasil bila kondisinya demikian,” terang Junaidi.
Belum lagi, lanjut Junaidi, masalah pemenuhan infrastruktur pendidikan yang ternyata tyidak dijanghkau oleh pemerintah kota selama ini. Menurut Junaidi atau biasa disapa Kaji Jun ini, setidaknya ada 20 sekolah negeri di Surabaya yang berdiri di atas lahan bukan milik Pemkot.
“Kalau mau sebenarnya Pemkot bisa meminta hibah atau membangun gedung sekolah  di tanah asetnya sendiri. Ini bukti kalau Pemkot kedodoran selama ini, terutama  tentang aset,” tegasnya.
Dengan demikian, lanjut Junaidi, anggaran pendidikan sebesar Rp1,7 triliun bisa dikatakan tidak bisa dikelola dengan baik. “Dengan anggaran sebesar itu seharusnya sudah tidak ada lagi sekolah yang numpang dan kualitas pendidikan bisa di upgrade,” terangnya.
Sementara mengenai hasil pembangunan infrastruktur kota, anggota Komisi C, M.Mahmud mengungkapkan dalam masa pemerintahan Wali kota Risma ada banyak anggaran infrastruktur yang tak terserap. Dengan demikian klim pembangunan infrastruktur terbaik se Indonesia bisa jadi diragukan.
Sebagai gambarana, Mahmud yang pernah duduk di kursi ketua DPRD Surabaya periode lalu ini menyebut di tahun 2015 terdapat anggaran Rp 1,4 triliun di Dinas PU Bina Marga. Namun sampai dengan akhir bulan September  ini, lanjut Mahmud baru terserap Rp 370 M.
Lebih detail Mahmud menjelaskan dalam nomenklatur Dinas PU Bina Marga terdapat anggaran jalan dan jembatan yang disediakan sebesar Rp  236 miliar , dan sampai saat ini baru terserap 5 persen saja atau sekitar  Rp 13 miliar.
“Dengan demikian seharusnya anda (wartawan) tanyakan, keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan seperti yang diklim tersebut perhitungan sejak kapan. Mungkin dihitung sejak zaman Wali kota Bambang DH. Tapi kenyataannya anggaran sebesar itu saja di tahun 2015 tidak terserap,” Tanya Mahmud ditemui di ruang Komisinya.
Bahkan secara global, kata Mahmud, diprediksi sampai akhir masa anggaran 2015 akan terdapat Sisa Lebih penggunaan Anggaran(Silpa) sebesar Rp  1,2 triliun atau  27persen dari total anggaran. “jadi bisa dikatakan Pemkot  hanya menanam uang di bank sebesar Rp1,2 Triliun, hingga pembangunan dapat dikatakan macet. Siapa yang jadi korban, ya rakyat,” kata Mahmud yang juga mantan Pemred salah satu koran kriminal terbesar di Jawa Timur ini.
Masih terkait pembangunan infrastruktur, Mahmud mengambil kesimpulan ada ketidakadilan dalam prioritas penggunaan anggaran oleh pemerintah kota terutama pembangunan infrastruktur. Mahmud bahkan berani mengatakan Pemkot selama pemerintahan Risma hanya memperhatikan infrastruktur tengah kota.
“Tidak ada pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, lihat Balongsari, Benowo, Pakal , Jatisrono, , kalau di utara juga bisa dilihat di daerah Kenjeran dan sekitarnya. Padahal semua warga kota Surabaya ini bayar PBB, Pajak, dan retribusi, seharusnya semua mendapat bagian pembangunan,” kata Mahmud.
Pada kesempatan kemarin bahkan Mahmud menyebut ada daerah di Surabaya yang kondisi jalannya seperti zaman penjajahan salah satunya di daerah pakal dan benowo.” Di benowo sama pakal itu masih banyak jalan yang kondisinya seperti belum merdeka. Masih tanah, masih gragal. Dan ini tidak pernah discover oleh pemerintah,” ungkapnya. [gat]