Foto: ilustrasi
Kontribusi Lulusan SMK dalam Pengangguran Terbuka Masih Tinggi
Dindik Jatim, Bhirawa
Kontribusi SMK dalam pengangguran terbuka masih jadi pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah. Di Jatim, pada Agustus 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran SMK mencapai 212.831 orang. Jumlah itu mencapai 25 persen dari total pengangguran terbuka di Jatim berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Namun, data berbeda justru diungkapkan Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, Nuryanto jika kontribusi SMK pada penggaguran terbuka masih banyak. Bahkan lebih dari 30 persen. terutama untuk target 70 persen. Sebab, dari hasil moratorium SMA SMK yang sekarang sudah mencapai 67 persen, baru 40 persen lulusan SMK memiliki skil atau kompetensi yang mempuni sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut dia, persoalan lain yang harus diperhatikan adalah pemetaan lulusan SMA SMK, agar lebih terpantau. Terutama oleh dinas pendidikan yang membawahi SMA/SMK. Sebab, pihak dinas tenaga kerja hanya mendata lulusan yang sudah bekerja.
”Disnaker hanya mendata yang sudah bekerja. Masalahnya bahwa SMK ini seperti jamur di musim hujan. Apalagi dengan moratorium 70 persen SMK,” ungkap dia.
Di sisi lain, pendirian jurusan tidak tepat sasaran. seperti misalnya jurusan IT yang didirikan di salah satu SMK di Pujon. Padahal, di kawasan itu kompetensi yang semestinya dibutuhkan adalah yang sesuai dengan karakteristik wilayah pedesaan atau agro.
Kecuali jika wilayah tersebut diprogramkan menjadi smart desa. Selain itu, pendirian juriusan pariwisata di SMK Pariwisata Sampang yang masih rendah pengunjung sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
”Faktor-faktor itu justru terjadi karena ada undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004. Di mana bupati walikota berlomba bikin sekolah SMK negeri tanpa mempertimbangkan kajian tenaga kerja yang dibutuhkan,”jelas dia.
Mulai dengan Pemetaan Sekolah Hingga Miniatur SMK
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK, Suhartono mengatakan jika pihaknya tengah mempersiapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas mutu dan kompetensi sekolah. Selain dengan program-program yang sudah dibuat seperti, SMK BLUD, ataupun SMK Mini.
Suhartono menjelaskan tahun 2019 ini, pihaknya akan memfokuskan pada pemetaan SMK di Jawa Timur. Tujuannya, agar pengadaan sarana-prasanan tepat sasaran. berdasrkan program bidang keahlian misalnya SMK Pariwisata, SMK Teknik atau SMK Teknologi.
”Ini akan kita petakan. Sehingga nanti kita tidak akan salah jika memberikan bantuan pengadaan alat-alat penunjang sarpras,” ungkap dia.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat grand desain SMK, dan Miniatur SMK. ia mengatakan jika miniatur SMK dibuat untuk memberikan informasi terkait keberhasilan tiap-tiap daerah.
”Kita akan membuat web khusus untuk SMK. Dalam web itu, seluruh SMK akan terhubung baik untuk memperoleh informasi dari satu sekolah ke sekolah lain. Atau mengadakan studi banding untuk melihat atau mempelajari keunggulan SMK lainnya. Ini program yang sudah kita mulai. Membuat skala prioritas,” paparnya.
Lebih lanjut, seperti untuk keberadaan lahan kosong pada Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) yang dimungkinkan bisa diketahui melalui sarana website yang dibuat oleh pihaknya.
Suhartono menilai, dari hasil moratorium SMK 67 persen, banyak sekolah negeri yang memiliki tingkat pelayanan masih dibawah pelayanan minimal. Oleh sebab itu, ia berharap dengan pemetaan sekolah yang dilakukan sejak awal bisa memfasilitasi juga memperkuat pelayanan terhadap sekolah-sekolah imbas.
Saat ini, ada 298 SMK negeri dan 1700 SMK swasta. Suhartono menyebut, lebih dari 50 persen SMK memiliki kondisi yang bagus. Karena itu, berbagai upaya masih akan terus dilakukan untuk mendongkrak kualitas SMK. ”Yang terbaru dengan SMK pengampu. Dengan komitmen provinsi terhadap pendidikan vokasional, kualitas SDM juga akan semakin baik,” pungkas dia. [na]
