Salah satu penyandang cacat yang menerima sembako dari Dinsos Jombang. [Arif Yulianto/ Bhirawa)
Jombang, Bhirawa
Pendistribusian Bantuan Sembilan bahan pokok (Sembako) untuk para penyandang cacat dari Dinsos Jombang dikeluhkan penerima. Jatah paket sembako yang seharusnya diterima oleh penyandang cacat sebanyak enam paket, namun kenyataan di lapangan, para kaum disabilitas ini hanya mendapatkan satu paket.
“Saya hanya dapat satu paket sembako dari desa, dan baru tahu dari teman-teman Ikatan Penyandang Cacat (IPC) bahwa jatah paket seharusnya yang saya terima ada 6 paket, sesuai dengan foam penerimaan yang dibawa teman-teman IPC,”ungkap Angga Raichani (31), salah satu penerima sembako asal Desa Pulo Lor, Rabu (6/9).
Sementara itu Unggul, Sekretaris IPC Jombang saat dikonfirmasi mengenai keluhan anggotanya, ia mengatakan bahwa memang banyak tema-teman dari kalangan disabilitas yang kurang mengerti soal adanya bantuan sembako dari pemerintah daerah tersebut.
“Memang kebanyakan para kaum disabilitas banyak yang kurang ngerti mas soal informasi tentang bantuan sembako.Karena bantuan itu didistribusikan dari Dinsos, ke kecamatan dan langsung ke desa, selanjutnya baru teman-teman diundang untuk mengambil sembako ke Desa,”beber Unggul menjelaskan.
Masih menurut Unggul, pada pendistribusian sembako ini di sinyalir kurang adanya sosialisasi bagi penerimanya serta pengawasan penyalurannya juga masih lemah. “Banyak temuan di lapangan bahwa pihak desa dan penerima tidak mengetahui bantuan ini khusus untuk orang cacat, dan bukan untuk orang miskin,”tambahnya.
Unggul pun berbagi pengalaman saat ia mengecek pendistribusian sembako di Desa Kepatihan, Jombang. Pihaknya sempat mendapatkan penolakan dari pemerintah desa setempat karena dianggap tidak punya kepentingan atas persoalan tersebut.
“Waktu saya mendapat laporan anggota IPC dari Desa Kepatihan, bahwa kaum disabilitas hanya mendapatkan satu paket sembako dari desa, saat saya tanyakan ke pak Kades, malah saya di usir,”ungkapnya.
Masih menurutnya, padahal di dalam foam penerimaan jelas ada tanda tangan penerima sembako, serta ada jumlah paket sembako yang diterima namun masih saja pemerintah desa memberikan satu paket sembako, dan tidak meminta tanda tangan kepada penerima sembako.
“Awalnya penerima hanya dapat satu, setelah saya berikan penjelasan dan saya di usir dari forum di balai desa, ya saya pasrah saja mas. Namun alhamdulillah sore harinya saya dapat kabar kalau kekurangan yang lima paket diberikan pada anggota saya yang di Desa Kepatihan, jadi totalnya mereka menerima enam paket sembako yang berisi lima kilogram Beras, satu liter minyak goreng dan satu kilogram Gula,”tandasnya.
Sementara itu saat disinggung terkait mekanisme pengawasan pendistribusian bantuan sembako untuk disabilitas, Ashari, Seksi Perlindungan Bencana Alam dan Bencana Sosial, Dinas Sosial Jombang mengatakan bahwa pengawasan atau monitoring penditribusian bantuan ini, diinklutkan ke pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Tetapi kadang-kadang waktu kita saat ini programnya jalan berbarengan dengan penyaluran bantuan program PKH, jadi ada sedikit kendala. Namun tidak mungkin saya sendiri melakukan pengecekan ke desa-desa karena orang-orang kita hanya di tingkat kecamatan, dan kita mengandalkan orang-orang ini sebagai mata kita mas,”ujar Ashari.
Masih menurut Ashari, pihaknya mengakui bahwa kondisi dilapangan khususnya pemerintah desa pasti akan mengalami kebingungan dan sering kali pihak desa sangat riskan jika melakukan penyaluran bantuan ini.
“Biasanya desa pasti ewuh pakewuh (Riskan), karena orang yang terdaftar dengan orang yang tidak terdaftar banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan ini,”ungkap Ashari.
Lanjut Ashari, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi ulang dan memperbaiki sejumlah kendala pendistribusian bantuan sembako untuk disabilitas, termasuk melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan.
“Nanti untuk selanjutnya, pendistribusian kita akan kumpulkan di kecamatan dan kita bagikan secara langsung pada penerima. Dan nanti pihak Desa akan membantu mobilisasi penerima disabilitas ke kantor kecamatan,”jelas Ashari.
Erwin, Kepala desa Kepatihan mengaku soal penyaluran bantuan sembako untuk kaum disabilitas ini terdapat ketimpangan data. Bahkan dari data yang diperoleh dari Dinsos Jombang untuk penerima bantuan hanya untuk delapan orang padahal jumlah disabilitas di desanya ada 49 orang.
“Data dari Dinsos (Jombang) tidak valid mas, jumlah penyandang cacat di Desa Kepatihan ada 49 orang sedangkan yang dapat bantuan hanya delapan orang. Jadi ya terpaksa untuk yang delapan orang kita berikan haknya yakni sejumlah delapan paket, dan yang 41 orang kita kasih sembako satu paket yang terdiri dari lima kilogram Beras, satu liter minyak goreng, dan satu kilogram gula,” tegasnya.
Erwin berharap ke depan ada perbaikan data penerima bantuan sembako untuk kaum disabilitas dengan cara membangun komunikasi antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Dinsos Jombang.
“Saya berharap agar nanti Dinsos Jombang mau berkoordinasi dengan desa terkait program bantuan sembako untuk disabilitas ini, agar kami tidak merasa dibenturkan lagi dengan masyarakat penyandang cacat,”pungkas Erwin.(rif)
