Pendukung Bupati Bangkalan Datangi Ruang Kerja Wakil

Demonstran-Pendukung-Bupati-Makmun-Ibnu-Fuad-saat-mendatangi-Pemkab-meminta-Wabub-Keluar.

Demonstran-Pendukung-Bupati-Makmun-Ibnu-Fuad-saat-mendatangi-Pemkab-meminta-Wabub-Keluar.

Bangkalan, Bhirawa
Kesekian kalinya, masyarakat yang mengatasnamakan pendukung Bupati Bangkalan R Makmun Ibnu Fuad, mendatangi kantor Wakil Bupati Bangkalan, namun karena Wabub pada hari ini, Rabu (30/9) tidak ada di kantornya, para demonstran melanjutkan long Mach ke kantor DPRD Bangkalan untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap manover yang dilakukan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bangkalan tersebut.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap Wakil Bupati (Wabub), karena munculnya isu hak Interpelasi diusulkan oleh Fraksi PKB DPRD Bangkalan, melalui organ sayapnya Garda Bangsa beberapa waktu lalu. “Wabub seharusnya bekerja bersama-sama dengan Bupati, bukan saling menjatuhkan,” teriak Korlap aksi, Hardiasyah.
Selain menyampaikan kekecewaannya, demonstran juga mendesak Wabub untuk menemuiĀ  para demonstran, mereka meminta Wabub untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat terkait manover Fraksi PKB untuk menurunkan Ra. Momon di tengah jalan. “Wabub harus bertanggung jawab kalau tidak ingin dibilang pengecut,” ucapnya.
Di samping menuntut klarifikasi pada Wabub, demonstran juga mengharap, Bupati untuk tetap bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Bangkalan, bahkan demonstran yang mengatasnamakan masyarakat Blater Pendukung Ra. Momon, mendeklarasikan dirinya mendukung Ra. Momon sampai akhir jabatannya. “Kita siap Mati untuk Ra. Momon,” ucap salah seorang orator, perwakilan dari kepala desa se-Kabupaten Bangkalan.
Wakil Bupati (Wabub) Bangkalan, KH. Mondir Rofi’i yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Bangkalan, menanggapi isu yang berkembang terkait hak Interpelasi yang diusulkan Fraksi PKB, menurutnya itu sah-sah saja, sesuai dengan tanggung jawab sebagai lembaga Legeslatif. “Hak Interpelasi ataupun hak angket itu haknya dewan, yang terpenting tidak sampai mengganggu roda pemerintahan di Banagkalan,” terang Wabub, saat dihubungi melalui melalui telepon selulernya.
Menurut Mondir, Persoalan di Fraksi tidak ada sangkut pautnya dengan Jabatannya sebagai Wakil Bupati, bahkan menurutnya, banyak orang yang mengaitkan, isu-isu hak angket ataupun Interpelasi adalah usulan yang diusul oleh Partai PKB. “Partai PKB tidak pernah membicarakan hak Interpelasi maupun hak angket, kami mengharap semua harus menahan diri, lebih baik kita membicarakan kemajuan Bangkalan ke depan,” ucap pria yang biasa di panggil Ra. Mondir ini.
Pasalnya, lanjut Mondir, isu-isu yang berkembang di dewan menimbulkan isu baru, banyak kalangan mengatakan kalau hubungan Bupati bersama Wabubnya sudah tidak harmonis, sehingga banyak yang menyalahkan dirinya. “Saya sama Bupati tetap Harmonis, tidak ada masalah, jadi saya mengharap persoalan ini tidak dipolitisir,” tandasnya.
Isu yang dimunculkan oleh beberapa kalangan Politisi PKB yang yang berada di dewan, serta organ sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhir-akhir ini, memang membuat banyak kalangan melakukan aksi demonstrasi, baik yang dilakukan kekantor Bupati mapun yang langsung kantor DPRD Bangkalan.
Perkembangan Politik Lokal ini sejatinya berawal dari ungkapan Bupati Bangkalan saat melakukan jumpa pers di lokasi Pekan Raya Bangkalan (PRB) beberapa bulan yang lalu yang dianggap keliru oleh Garda Bangsa Bangkalan yang nota beni merupakan organ sayap PKB, kemudian dari situ Garda Bangsa meminta Bupati untuk meminta maaf atas pernyataan yang dianggap tidak beralasan oleh Garda Bangsa.
Tidak selesai disitu, Garda Bangsa kemudian mendesak dewan untuk menggunakan hak Interpelasi ataupun hak angket terhadap Bupati Bangkalan, namun lagi-lagi usulan yang di motori Fraksi PKB DPRD Bangkalan mendapatkan penolakan dari semua Fraksi yang ada. [mb8]

Tags: