Pendukung Prabowo di Malang Gelar Unjuk Rasa

Kab Malang, Bhirawa
Puluhan orang pendukung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto, pada Rabu (20/8), menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Malang. Mereka mengatasnamakan Forum Komunikasi Elemen Pendukung Prabowo Presiden (FORKEPPP) Kabupaten Malang. Puluhan orang tersebut memprotes penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sarat dengan kecurangan dan kebohongan.
“Sehingga harus dilkukan pemilihan presiden (pilpres) ulang. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengarang sendiri soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) atau mengarang-ngarang peraturan sendiri,” kata Koordinator FORKEPPP Heri Prastowo Rabu (20/8), seusai menggelar aksi unjukrasa di halalam DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Selain  FORKEPPP menuntut pilpres ulang, tegas dia, juga menuntut KPU Pusat dibubarkan, serta Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik segera diadili. Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mempersoalkan kinerja anggota DPR. Sebab, selama pelaksanaan pilpres kurang peduli dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam hal pembangunan dan proses demokrasi.
Menurut Heri, dalam aksi unjuk rasa tersebut, FORKEPPP mendesak DPR secepatnya membentuk pansus kecurangan pemilu. “Itu dikarenakan, Pilpres tahun ini banyak kecurangan dan kebohongan. Sehingga kita semua menginginkan demokrasi di Indonesia, dijunjung tinggi dengan menegakkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) jangan mengulang kembali menempatkan hakim seperti Akil Mochtar,” ujarmya.
Menurut FORKEPPP, masih dikatakan dia, MK harus memutuskan sengketa pilpres dilakukan dengan benar-benar secara independen, dan jangan berpihak kepada tergugat. Serta jangan  terpengaruh unsur-unsur kekuatan dari manapun, amankan hak-hak rakyat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman, tentram, adil dan sejahtera.
“Pernyataan sikap yang kami tandatangani ini, berharap MK tidak dipengaruhi kepentingan asing selama pelaksanaan pilpres. Sebab, jika MK masih sarat dipengaruhi kepentingan negara asing, maka bisa dipastikan MK tidak independe. Sehingga hal itu akan merusak tatanan, dan juga melakukan pembohongan kepada rakyat Indonesia,” terang Heri.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andik mengatakan, aspirasi masyarakat yang tergabung FORKEPPP terkait mereka menuntut pilpres diulang, karena dianggap terjadi kecurangan, maka pihaknya akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI melalui faximile (fax). “Dan pernyataan sikap FORKEPPP segera kita kirimkan, sehingga keputusan MK pada Kamis (21/8) besok (hari ini), menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya,” kata dia, yang juga sebagai Sekretaris Tim Kemenangan Prabowo-Hatta. [cyn]