Penerima KUR Didominasi Pengusaha Mapan

Kredit Usaha RakyatJakarta, Bhirawa
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya) menyesalkan bahwa pihak yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) didominasi pengusaha yang mapan, padahal seharusnya lebih baik dikucurkan untuk pengusaha pemula.
“Dari kajian kami di Hipmi, banyak lembaga keuangan penyalur KUR tidak menyalurkan untuk pelaku usaha mikro yang tidak punya agunan,” kata Ketua Umum Hipmi Jaya Rama Datau, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Padahal, ujar Rama, konsep KUR ini dulunya untuk membantu pelaku usaha mikro yang usahanya menguntungkan, namun tidak “bankable” sehingga sukar memperoleh pinjaman dari pihak perbankan.
Dengan adanya KUR, ia mengingatkan bahwa pengusaha tersebut mendapatkan jaminan oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo “Ini namanya KUR malah jatuh ke tangan pelaku usaha yang sudah mapan,” ucapnya.
Untuk itu, Hipmi meminta pemerintah benar-benar mengkaji penyaluran KUR, karena sebagian besar penerima KUR dinilai belum tepat sasaran.
Hipmi juga mendukung rencana pemerintah untuk memberikan plafon KUR kepada nasabah maksimal sebesar Rp 25 juta.”Kami minta KUR itu tidak ada lagi yang Rp100 juta atau ke atasnya nilainya, sebab bila nilainya sudah di atas Rp 25 juta sudah dapat dianggap sebagai nasabah komersil, tarifnya juga komersil,” ujar Rama.
Sebelumnya, Hipmi Jaya menginginkan program KUR dapat terus berlanjut dan benar-benar ditargetkan untuk para pengusaha pemula di Tanah Air.
“Sejak awal KUR ini, ditargetkan untuk pengusaha pemula dan tidak punya ‘collateral loan’. Faktanya, di lapangan sebagian besar penerima KUR wajib punya penjaminan. Jadi banyak yang kecewa,” kata Ketua Umum Hipmi Jaya.
Rama berpendapat, meski konsep KUR diatas kertas sudah bagus, namun dalam implementasinya, bank-bank penyalur KUR masih meleset dan tidak sesuai sasaran.
Ia juga menyesalkan bahwa praktik KUR di lapangan tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit komersil lainnya.
Ia memaparkan, kontribusi UKM atas ekspor nasional masih di bawah 20 persen, sedangkan Thailand telah berada di atas 20 persen. “Padahal, kontribusi UKM RI atas perekonomian nasional cukup besar yakni mendekati 60 persen atas PDB,” ujarnya.
Menurut dia, sejumlah tantangan menanti yakni bagaimana meningkatkan kapasitas bisnis UKM, membuka akses pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UKM, meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia UKM, serta meningkatkan akses pasar dan teknologi bagi UKM.
Hipmi mengusulkan KUR direvitalisasi agar makin tepat sasaran dan berdampak besar bagi pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja serta dinilai cukup bagus untuk membantu pembiayaan bagi pengusaha pemula. [ant.ira]

Tags: