foto ilustrasi
Kuota Tiap Daerah Disesuaikan Hasil Verifikasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Proses pemberian subsidi gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tinggal selangkah lagi. Nama-nama penerima subsidi telah dikantongi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan telah dilanjutkan prosesnya ke Biro Hukum Pemprov Jatim.
Kabid Pembinaan Guru dan dan Tenga Kependidikan (GTK) Dindik Jatim Suhartatik menuturkan, jumlah penerima subsidi gaji GTT-PTT telah diumumkan ke masing-masing cabang dinas. Setiap daerah tidak memiliki kuota tetap sasaran penerimanya. Kuota tiap daerah diberikan murni sesuai hasil verifikasi yang dilakukan di provinsi.
“Ada 4 ribu lebih GTT dan 4 ribu lebih PTT yang dinyatakan lolos verifikasi,” tutur Suhartatik, Minggu (21/1). Dari seluruh hasil verifikasi itu, lanjut dia, sasaran gaji kembali dikerucutkan menyesuaikan kuota subsidi dalam APBD Jatim. Yakni 8 ribu GTT dan PTT SMA/SMK dan PKLK. “Kita kerucutkan lagi menjadi fiks 8 ribu penerima subsidi. Skala prioritasnya adalah masa kerja dan usia,” tambah Suhartatik.
Suhartatik mengaku, total GTT dan PTT yang diseleksi sebanyak 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak memenuhi syarat dikarenakan faktor pendidikan. Khususnya PTT yang masih jamak ditemukan berijazah SD. “Padahal PTT dalam ketentuannya minimal berijazah SMP,” tutur dia.
Selain itu, lanjut dia, verifikasi pada GTT juga banyak ditemukan tidak memiliki ijazah sarjana strata 1. Namun, tak jarang ditemukan GTT yang ijazahnya menggunakan D1,D2 ataupun D3. Di samping itu, ijazah dan mata pelajaran yang diampuh haruslah linier. “Meskipun sudah lama mengajarnya, kalau ijazahnya sarjana olahraga kemudian mengajar matematika tetap tidak memenuhi persyaratan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Kabupaten Bojonegoro Soemiarso menuturkan, di wilayahnya akan mendapat kuota subsidi sebanyak 517 orang. Dengan rincian 326 GTT dan 191 PTT. “Untuk jumlah total GTT dan PTT di Bojonegoro sekitar 1000 orang, hanya 517 orang GTT/PTT saja yang memenuhi persyaratan,” kata Soemiarso.
Menurutnya, persoalan ini dikarenakan proses seleksi yang dilakukan secara ketat dan tidak main-main. Selain itu pula ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum akhirnya di ranking dengan komputer. ” Syarat yang harus dipenuhi yakni masa kerjanya minimal harus sudah lima tahun jadi GTT terus tanpa putus,” jelasnya.
Selain itu, ijazah yang linier dengan mata pelajaran yang diampu juga menjadi penilaian dalam verifikasi. Lebih lanjut Soemiarso mengatakan, kalau subsidi tersebut akan mulai diberikan pada bulan Januari 2018. Bagi GTT dan PTT SMA/SMK Negeri, yang namanya masuk dalam data Pemprov. Untuk jumlah total GTT dan PTT di Bojonegoro, dia menjelaskan lebih dari seribu orang. Apa lagi kedepannya Kabupaten Tuban juga akan masuk dalam Cabang Dinas Pendidikan di Bojonegoro. [tam.bas]
