Anggaran Lamban, Proyek Pemerintah Terlambat

Jakarta, Bhirawa
Lelang proyek pembangunan yang molor akan menyebabkan pengerjaan  konstruksi proyek juga terlambat. Akibatnya, pengerjaan proyek tersebut akan dikebut dalam waktu yang tersisa. Dengan konsekuensi kualitas proyek tidak maksimal. Hal tersebut bisa dihindari jika penetapan anggaran bisa dilakukan lebih awal.
“Selama ini penetapan anggaran dilakukan pada bulan Oktober. Jika penetapan anggaran bisa dipercepat lebih cepat pada bulan Juli, misalnya, maka pengerjaan konstruksi tidak terganggu. Dengan demikian proses pengumuman lelang yang memakan waktu 2 hingga 2,5 bulan, dapat dilakukan pada musim hujan dan pengerjaan kontruksi dapat dilakukan pada musim kemarau,” ungkap Pelaksana Tugas Dirjen Bina Kontruksi KemenPUPR Hediyanto W Husaini.
Menurut Hediyanto, tahun 2015 ini program pembangunan infrastruktur molor dari jadwal yang ditentukan. Hingga akhir Maret jumlah paket proyek yang ditenderkn baru 76,29% dari 13.642 paket proyek. Dari jumlah itu baru 9.578 proyek yang bisa diumumkan untuk proses tender. Seharusnya seluruh paket infrastruk tur bisa diumumkan untuk tender pada akhir Maret. Hal seperti ini di pastikan memperlambat pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
“Pengumuman lelang sudah mulai dilakukan sejak Oktober 2014. Namun walaupun lelang dipercepat, tetapi ternyata masih belum memenuhi target. Jika molor begini, pekerjaan kontruksi sisanya, dianggarkan di tahun berikutnya. Berarti, memakan waktu lagi,” jelas Hediyanto. Disebutkan, secara berturut-turut pada 3 bulan terakhir hingga Maret lalu jumlah paket yang dilelang adalah 1.769 paket, 1.439 paket dan 3.755 paket. Meski molor dari jadwal diharap kan akhir April, seluruh paket sudah dilelang. Banyak hal yang menyebab kan pengumuman lelang tidak selesai seperti yang dijadwalkan. Antara lain proses penganggaran yang memakan waktu lama, pemerintah yang baru terbentuk, perubahan Rencana Pemba ngunan Jangka Menengah Nasional 2015/2019, hingga proses reorganisa si di Kementerian.
“Tahun 2015 ini sangat spesifik sebagai tahun transisional. Banyak proyek pemerintah yang terlambat pengerjaannya,” tandas Hediyanto. [ira]