KPU Kota Pasuruan saat melaksanakan kegiatan evaluasi tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan tahun 2020. [Hilmi Husain/Bhirawa]
Salinan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar KPU Kota Pasuruan saat penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilwali Kota Pasuruan 2020.
Apabila salinan BRPK belum keluar, maka KPU Kota Pasuruan belum bisa melaksanakan penetapan. Komisioner KPU Kota Pasuruan, Hasan Asuro menyatakan hingga saat ini salinan BRPK dari MK belum keluar. Sehingga belum bisa melaksanakan penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilwali Kota Pasuruan 2020.
“Penetapan akan dilakukan lima hari usai menerima salinan BRPK. Sampai saat ini kami masih menunggu salinan BRPK,” terang Hasan Asuro, Selasa (19/1).
BRPK itu berisi laporan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Menurut Hasan, merujuk pada jadwal MK, salinan BRPK tersebut sudah dikeluarkan MK pada tanggal 18 Januari 2021. Salinan itu diserahkan ke KPU pusat kemudian diteruskan ke KPU provinsi hingga KPU kabupaten/kota.
Pada gugatan pilkada saat ini, dalam rekap pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 yang dikeluarkan KPU RI, tidak ada kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada. Meski demikian, KPU tetap mengacu pada prosedur untuk melaksanakan tahapan selanjutnya.
“Kami saat ini juga menunggu dari KPU RI,” jelas Hasan Asuro. Sekadar diketahui, Pilwali Kota Pasuruan diramaikan oleh dua pasangan calon yakni Saifullah Yusuf-Adi Wibowo dan Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari tuntas digelar.
Berdasarkan hasil perolehan suara tingkat kota, menetapkan Saifullah Yusuf-Adi Wibowo memperoleh suara sebanyak 73.236 suara atau 67,9 persen. Sedangkan, Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari memperoleh suara sebanyak 34.572 atau 32,0 persen. [hil]
