Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPRD Jatim definitif yang rencananya digelar Sabtu lusa (20/9) dipastikan mengalami penundaan untuk kedua kalinya. Kabarnya hingga hari ini (Kamis 18/9) DPP PDIP belum mengirimkan nama yang akan duduk di posisi Wakil Ketua DPRD Jatim. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut dipastikan akan mengganggu penetapan Pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan serta pembahasan RAPBD 2015.
Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar mengakui jika hingga detik ini belum ada surat dari PDIP terkait siapa nama yang akan duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Jatim dari FPDIP. Karenanya jika sampai hari ini (Jum’at, 19/9)) belum ada keputusan, maka dipastikan paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPRD Jatim ditunda alias tidak digelar.
‘’Secara pribadi saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Sirmadji (Ketua DPD PDIP Jatim) dan Pak Kusnadi (Sekretaris PDIP Jatim) terkait pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Jatim dan mereka menyatakan siap. Kalaupun kemudian hingga detik ini belum ada tanda-tanda, itu murni urusan di internal PDIP. Tapi paling tidak, masalah ini segera selesai sehingga tidak mengganggu tahapan yang lain,’’tegas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini, Kamis (18/9).
Menurut kakak Menakertrans, Muhaimin Iskandar ini jika pimpinan sementara tidak boleh mengambil kebijakan terkait regulasi. Yang ada hanya sebatas mengesahkan fraksi, mengusulkan penetapan pimpinan definitif dan membentuk Pansus Tatib. Selebihnya tidak boleh. Kalau sudah begitu maka ada tahapan yang akan mundur, mulai pengesahan tatib dewan, pengesahan komisidan alat kelengkapan dewan serta pembahasan RAPBD 2015.
‘’Yang jelas ada tahapan yang agak mundur. Seperti tatib dewan yang seharusnya selesai pada akhir September dipastikan molor. Begitupula pada awal Oktober yang diharapkan bisa running untuk pembahasan komisi dan alat kelengkapan dewan dan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD Jatim 2015 terancam ikut molor,’’lanjut Gus Halim-panggilan akrab A Halim Iskandar.
Bagaimana jika nantinya kedua nama yaitu Kusnadi dan Suhandoyo tidak direkom oleh DPP?, menurut Gus Halim itu merupak hak prerogative PDIP. Karenanya pihaknya tidak bisa melakukan intervensi, namun dia mendorong pimpinan PDIP untuk segera memutuskan.
Terpisah, Penasehat FPKS Jatim, Hammy Wahjunianto mengaku pihaknya dan Ketua DPRD Jatim Sementara A Halim Iskandar sepakat untuk menghormati PDIP. Tapi terlepas dari itu semua, jika putusan tersebut dilakukan cepat akan semakin baik. Ini karena dari lima pimpinan DPRD Jatim hanya PDIP yang belum menyetorkan nama wakilnya.
‘’Meski itu merupakan hak prerogatif PDIP, tapi apa sih sulitnya menentukan nama untuk posisi Waki Ketua DPRD Jatim. Toh, Ketua FPDIP Jatim sudah ditunjuk Pak Suhandoyo, mengapa untuk Wakil Ketua dibiarkan tak jelas. Jujur ini sangat merugikan kita semua yang ada di dewan. Kalau ini dibiarkan maka dipastikan kepentingan rakyat akan dirugikan karena pimpinan DPRD Jatim definitif belum ditetapkan,’’tegas pria yang juga Ketua DPW PKS Jatim yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya.
Apalagi selama ini PDIP menerapkan koalisi tanpa syarat dan revolusi mental yang seharusnya diikuti ditingkatan bawah. Artinya, kalau PDIP selama ini mengaku partai yang pro rakyat, tentunya etika dan moral harus dikedepankan dan tidak seperti ini yang justru akan merugikan pembangunan serta rakyat di Jatim.
Untuk itu, pihaknya berharap dalam waktu dekat ini DPP sudah mengirimkan surat dan mandat siapa yang akan ditunjuk duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Jatim. ‘’Syukur-syukur kalau itu Pak Kusnadi. Ini karena komunikasi kita sudah intensif dan mudah melakukan koordinasi daripada orang baru yang kami belum kenal,’’harapnya.
Terpisah ketika hal ini diklarifikasi ke Sirmadji lewat telepon genggamnya, ternyata dalam posisi off. Termasuk Suhandoyo. Namun ketika Bhirawa menghubungi Kusnadi, meski telepon genggamnya dalam keadaan aktif, tapi tidak diangkat dan dibiarkan bunyi. [cty]
