Penandatangan ranperda APBD Tahun 2022.
Rapat paripurna penyampaian laporan badan anggaran, dan pengambilaaan keputusan terhadap ranperda perubahan angggaran endapatn belanja daerah tahun anggaran 2022.
Fraksi setuju penetapan ranperda perubahan APBD Tahun 2022, dengan beberapa catatan penting sebagai perbaikan kinerja pemerintah.
Sebagai juru bicara anggota DPRD Faqih Usman mengatakan, fraksi PKB mengusulkan ada penambahan belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi.
Kejelasan insentif bagi guru swasta non sertifikasi, pengalihan anggaran pembangunan rumah sakit di Gresik selatan di tunda ke belanja lebih urgent. Bantuan sosial diberikan cepat sasaran pada masyarakat nelayan, petambak, petani, usaha mikro dan kecildan ojek.
Untuk fraksi Golkar, OPD melakukan terobosan inovasi terutama dinas penghasil. Penanganan persampahan termasuk pengadaan bak sampah dan amrol di PAPBD harus di adakan, pada belanja hibah ketersediaan barang di E-katalog tidak sesuai dengan harga yang di ajukan sehingga tidak bisa di belanjakan.
Dari rapat komisi dan OPD, penjelasan tentang analisis tambahan anggarb OPD apakah melalui restu TAPD. Pada fraksi amanat pembangunan, berupaya maksimal pengunaan anggaran anggaran secara tepat supaya serapan bisa maksimal.
Hasil rapat kerja komisi menjadi referensi, karena belum bisa porsi belanja semua. Evaluasi potensi galian C, anggaran mutlak untuk di analisis.
Pada akhir pembahasan dengan badan anggaran DPRD, anggaran kendaraan operasional dan kendaraan dinas pejabat. Grand design banjir kota, jadi prioritas menjelang musim hujan akhir tahun. Perlu penjelasan tentang variabel ungensitas anggaran, sehingga timbul anggaran prioritas.
Menurut Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir mengatakan, bahwa keputusan perubahan ranperda ini. Nantinya, akan dilanjutkan untuk pada Gubernur, yaitu evalusi setelah turun nanti sudah bisa di jalankan.
Sementara Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, ucapan teriakasih atas dedikasi dan kerjsamanya pada seluruh anggota dan pimpinan DPRD. Sehingga selesai tahapan dan pengambilan keputusan ranperda perubahan, penyusunan di sesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pokok. [kim.dre]
