Oleh :
Agus Samiadji
Wartawan Senior Anggota PWI Jatim
Biasanya, bila panen raya berlangsung harga gabah maupun beras di sentra-sentra daerah pertanian harganya turun di bawah harga dasar patokan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pada panen raya tahun 2015 yang sudah terjadi di daerah-daerah mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan harga naik di atas harga patokan pemerintah. Akibatnya, Bulog lembaga penyangga stok pangan nasional khususnya beras tampaknya kalah bersaing dengan tengkulak dan para pedagang penggilingan beras. Seandainya pengadaan oleh BULOG tak tercapai, karena harga tinggi di atas HPP (Harga Patokan Pemerintah) bukan kesalahan Bulog yang penting para petani bisa beruntung.
Karena itu, Bulog agar koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Keuangan masalah pembelian gabah petani maupun beras di atas harga patokan pemerintah perlu ada subsidi, agar Bulog tidak terjadi kesalahan. Terkecuali harga gabah dan beras di tingkat petani jatuh, maka Bulog harus membeli seluruh padi dan beras petani agar petani tidak merugi. Kalau tahun ini, Bulog tidak berhasil target pengadaan pangan sampai 3 juta ton, maka rakyat akan menghadapi lonjakan harga beras di pasaran. Karena dalam dua bulan lagi, akan datang bulan puasa dan menghadapi hari raya Idul Fitri yakni 17 dan 18 Juli 2015, maka sudah dipastikan harga sembako di pasaran pasti akan naik.
Mengapa para tengkulak dan pengusaha pabrik beras berani membeli harga gabah dan beras tinggi saat panen raya? Karena mereka mengambil pengalaman pada tahun lalu, saat Bulog berhasil membeli beras sampai 3,5 juta ton untuk pengadaan pangan nasional. Namun, setelah digoyang oleh sementara mafia beras, maka harga beras mengalami kenaikan yang tidak wajar. Kemudian, presiden Jokowi blusukan ke gudang Bulog Sunter Kelapa Gading Jakarta Utara, mendapat laporan bahwa stok pangan nasional ada 1,4 juta ton di gudang Bulog di seluruh Indonesia. Jokowi memerintahkan operasi pasar serentak di seluruh Indonesia agar harga beras bisa turun di pasaran. Namun, setelah dilakukan operasi pasar lewat pasar tradisional juga melalui instansi ternyata harga beras tidak bisa turun dan hanya kwalitas raskin yang turun.
Menurut hemat saya, harus dicari penyebabnya, walaupun stok pangan cukup mengapa harga beras di pasaran bisa naik ? Pasti ada permainan dan salah urus. Karena itu perlu koordinasi Kementerian Pertanian, Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Bulog dan BPS. Kemudian dibentuklah suatu Tim Pangan Nasional sampai ke provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Tim Pangan Nasional yang selalu merencanakan prakiraan produksi pangan, kebutuhan pangan, sembako, khususnya beras. Berapa yang telah berhasil diserap oleh Bulog sebagai penyangga pangan nasional khususnya beras, kendala yang dihadapi penyaluran kebutuhan benih padi, pupuk, pengairan, luas tanaman dan sebagainya. Kemudian dicari penyebab kenaikan harga beras yang tak wajar dipasaran. Sehingga Tim Pangan Tingkat Pusat maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota bisa melakukan kelancaran penyaluran sembako khususnya beras sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Selain itu juga, kedelai, jagung, minyak goreng, daging sapi, ayam, ikan sampai garam.
Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Perdagangan telah meminta kepada Lembaga Survey Sucofindo untuk melakukan pendataan sekitar 14.000 gudang beras yang ada di Indonesia, untuk dilakukan pengawasan dan penimbunan bahan pangan khususnya beras. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan UU No. 72 tahun 2014 tentang perdagangan. Bagi para pedagang yang sengaja menimbun sembako khususnya beras bisa dikenakan sanksi denda Rp 50 miliar serta hukuman sampai 5 tahun.
Terjunkan Satgas
Pemerintah dalam hal ini Bulog dalam pengadaan pangan untuk stok nasional perlu menerjunkan Satgas (Satuan Tugas) yang terjun ke lapangan untuk membeli gabah dan beras di sentra-sentra pertanian saat panen raya. Agar Satgas Bulog tersebut bisa lancar dan bisa bersaing dengan para tengkulak gabah dan beras maka perlu kerjasama dengan koperasi, KUD dan UKM bidang pangan. Sebagaimana diketahui bahwa target pengadaan pangan tahun ini 2015 Bulog diperkirakan akan membeli beras 2,5 juta sampai 3 juta ton sesuai dengan kapasitas gudang Bulog. Kalau pengadaan pangan oleh Bulog sekitar 2,5 juta beras, maka perputaran keuangan di daerah pedesaan akan mencapai triliunan rupiah dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Menurut ramalan dari BPS dan Kementerian Pertanian, produksi padi tahun 2015 diperkirakan mencapai 55 juta ton gabah kering sawah. Kalau digiling dijadikan beras bisa menjadi sekitar 27 juta ton beras. Sedangkan yang diserap oleh Bulog sekitar 3 juta ton, dan sisanya berada di masyarakat dan gudang para pengusaha pabrik beras, sehingga kita tidak perlu impor beras. Namun, yang menjadi kendala setiap tahun adalah harga sembako, khususnya beras. Gula pasir selalu tidak stabil dan terjadi kenaikan yang tak wajar. Hal ini perlu kerjasama antara Timpangan Nasional maupun timbangan tingkat daerah untuk mencari jalan terbaik agar para pengusaha pabrik beras tidak mempermainkan harga.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahun ini, para pengusaha pabrik beras dengan para tengkulaknya yang terjun ke lapangan berani membeli gabah harga tinggi disimpan di gudang. Menyimpan gabah lebih aman dan kecil resikonya. Dan bila panenan sudah habis, persediaan beras di pasaran menipis, maka pabrik beras menggiling gabahnya dan langsung diterjunkan ke pasaran. Para pabrik beras pada umumnya sekarang sudah mempunyai toko dan gudang untuk menyimpan beras yang sudah dibungkus plastik ukuran 25 kg dan 5 kg. para pengecer beras di pasaran maupun para pedagang eceran di kampung atau di pasar tradisional langsung datang ke grosir beras yang sudah dikelola pabriknya masing-masing yang jumlahnya jutaan ton beras di seluruh Indonesia.
Agar pengadaan panen berhasil, sebaiknya peran koperasi dan KUD serta UKM bidang pangan dilibatkan untuk pengadaan pangan nasional. Agar semuanya ini berhasil, maka koperasi, KUD dan UMKM perlu dibantu dana untuk operasi pembelian gabah serta membangun lantai jemur, gudang serta pabrik beras kecilan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah orde baru. Sehingga Indonesia bisa swasembada pangan mulai tahun 1972 sampai 1975. Namun sekarang pelaku ekonomi kerakyatan, koperasi dan UKM yang merupakan soko guru ekonomi perlu ditingkatkan, tidak sebagai tulang punggung perdagangan umum, tetapi juga menjadi tulang punggung bidang swasembada pangan nasional sesuai dengan amanat konstitusi.
Selamat bekerja, semoga pengadaan pangan berhasil, harga pangan bisa terjangkau oleh masyarakat dan tidak impor beras.
———————– *** ————————-
