Ketua KPU Ahmad Hudri pantau kinerja pejabatnya yang masih kurang.
Kota Probolinggo, Bhirawa
KPU Kota Probolinggo akan melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan kebutuhan logistik Pilkada. Salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan surat suara.
Penunjukan langsung ini dilakukan KPU kota Probolinggo mengingat anggaran yang dibutuhkan di bawah angka Rp 200 juta. Hal ini diungkapkan Ahmad Hudri, ketua KPU kota Probolinggo, Rabu (21/3).
“Untuk surat suara Pilwali, pencetakannya dilakukan KPU Kota Probolinggo. Sedangkan untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, dicetak oleh KPU Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
“Karena anggarannya tidak sampai Rp 200 juta, akan ditunjuk langsung. Namun, dengan memperhatikan kualitas cetakan,” katanya.
Anggaran untuk mencetak surat suara, menurutnya kisaran Rp 100 – Rp 150 per lembar. “Jika mengacu pada angka DP4 sekitar 170 ribu. Jadi dibutuhkan Rp 17 juta sampai Rp 25,5 juta. Tidak sampai Rp 30 juta,” paparnya.
Namun, untuk kebutuhan pasti surat suara yang akan dicetak, pihaknya menunggu penetapan DPT yang diperkirakan baru dilakukan pada April 2018. Selain dari DPT, nanti juga ada tambahan 2,5 persen untuk surat suara cadangan.
Sebagai informasi, KPU Kota Probolinggo mendapat anggaran sebesar Rp 900 juta dari KPU Provinsi Jawa Timur. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pendirian TPS, petugas PPDP, dan surat suara Pilgub, jelasnya.
Disinggung mengenai kekurangan tenaga di kantornya Hudri menuturkan, hingga kini, dua dari empat kasubbag di KPU Kota Probolinggo, belum terisi. Kekosongan ini membuat kinerja KPU kurang maksimal.
Dua kasubbag yang kosong yaitu kasubbag hukum serta kasubbag program dan data. Sementara yang terisi yaitu kasubbag hukum dan kasubbag teknis. Untuk mengisi kekosongan itu, menurut Hudri, dua kasubbag yang ada ikut membantu dua kasubbag yang kosong.
Kekurangan kasubbag ini ternyata berdampak pada kinerja KPU sendiri. Sebab, kasubbag yang lain harus memecah konsentrasi untuk membatu kekosongan tersebut. Kondisi itu, menurutnya, membuat kinerja KPU kurang maksimal. Karena itu, tahun lalu pihaknya mengajukan pengisian dua kasubbag itu. Pengajuan itu dilakukan pada KPU RI melalui KPU Provinsi Jatim.
“KPU itu lembaga hierarkis. Sehingga, kekurangan staf atau anggota diajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Kami sudah mengajukan itu sejak 2017. Kami langsung ajukan saat salah satu kasubbag memasuki usia pensiun,” terangnya
Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis saat dikonfirmasi menyebut, pihaknya baru tahu ada kekosongan jabatan di KPU. Sehingga, berdampak pada kinerja KPU.
“Seandainya ada komunikasi dari awal, kami bisa mengomunikasikan ini ke sekjen KPU RI. Mengingat, kekosongan jataban ASN di KPU tidak bisa serta merta diisi oleh daerah,” tuturnya.
Azis pun berjanji akan mengomunikasikan hal ini pada Sekjen KPU RI. “Kami akan bantu komunikasikan ke Sekjen KPU RI. Mudah-mudahan segera selesai,” tambahnya.(Wap)
