Asisten I Bidang Pemerintahan, Setdakab Jombang yang juga Plt Kepala DPMD Jombang, Mas’ud saat diwawancarai wartawan, Rabu (14/08).
[Arif Yulianto/ Bhirawa].
Jombang, Bhirawa
Pengajuan anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada bulan November 2019 mendatang bakal mengacu pada DPT Pemilihan Presiden (Pilpres) yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Hal itu seperti disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan, Setdakab Jombang yang juga merupakan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, Mas’ud, Rabu (14/08).
Mas’ud menjelaskan, di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Jombang tentang Pilkades serentak 2019, Bantuan Keuangan (BK) akan mendasarkan kepada DPT.
“Maka acuannya adalah DPT hasil Pilpres kemarin. Ternyata di desa, masing-masing sudah punya data itu. Nanti sebagai dasar pengajuan anggaran,” ujar Mas’ud saat diwawancarai wartawan, Rabu (14/08).
Anggaran untuk Pilkades serentak lanjutnya, masing-masing desa nantinya tidak akan sama besarannya.
“DPT yang jumlahnya sekian, akan dapat anggaran sekian. Dan sementara acuannya adalah DPT yang dari KPU, ternyata di desa juga sudah punya,” lanjut Mas’ud.
Meski nantinya jumlah DPT tersebut bisa berubah angkanya, namun Mas’ud menandaskan, sebagai acuan pengajuan anggaran akan mengacu pada DPT Pilpres 2019.
“Karena dalam anggaran kami, DPT 1001 sampai 2000 (anggarannya) sekian. Dari 2001 sampai 3000 (anggarannya) sekian. Lha kalau ada perubahan kan nggak sampai mengganggu,” jelasnya.
Sementara itu terkait perkembangan menuju Plikades Jombang serentak November 2019, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menerangkan, saat ini telah berjalan tahapan sosialisasi ke desa-desa.
“Artinya itu kecamatan ngumpulkan pihak desa, panitia, dikumpulkan, kemudian sosialisasi. Di situ mana yang tidak jelas, dijelaskan oleh Tim Kabupaten,” terang Bupati.
Bupati Mundjidah Wahab juga berharap, pelaksanaan Pilkades serentam yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019 mendatang dapat berjalan dengan aman dan lancar.(rif)
