Pengamanan UN Jatim Langgar Prosedur

Dindik Jatim menggelar rapat pemantapan pengawasan dan pengamanan UN bersama Polda Jatim, Rabu (1/4).

Dindik Jatim menggelar rapat pemantapan pengawasan dan pengamanan UN bersama Polda Jatim, Rabu (1/4).

Dindik Jatim, Bhirawa
Hari pertama Dr Saiful Rahman sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim baru pengganti Dr Harun MSi langsung disuguhi dengan berbagai pekerjaan. Di antaranya ialah persiapan Ujian Nasional (UN) 2015 yang akan dilaksanakan kurang dari dua minggu ini.
Pada hari pertamanya, Saiful langsung memimpin rapat pemantapan pengamanan UN bersama Polda Jatim. Hal ini cukup mengejutkan lantaran tahun ini peran kepolisian termasuk perguruan tinggi telah dihapus dalam pengawasan UN.  Keterlibatan polisi ini secara otomatis melanggar ketentuan yang berlaku dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) UN. Sebab, dalam SOP pengawasan UN cukup dilakukan oleh guru di tingkat satuan pendidikan.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengakui, polisi akan tetap terlibat dalam UN tahun ini. Dia berdalih karena soal-soal UN merupakan rahasia negara. Sehingga harus tetap dilakukan pengamanan ketat untuk mewaspadai terjadinya kebocoran soal. “Sebenarnya soal bocor itu tidak ada. Tapi sengaja dibuat oknum,” kata Saiful di sela rapat pemantapan pengamanan UN di Hotel Sahid Surabaya, Rabu (1/4).
Menurut Saiful, UN seringkali dibawa-bawa dalam kepentingan politik. Hal ini yang menyebabkan kecurangan kerap terjadi. Karena itu, peran kepolisian dianggap penting.
Kepala Biro Operasional Polda Jatim Kombes Pol Mamboying mengatakan, sejak awal telah menunggu koordinasi dari Dindik Jatim untuk pengamanan UN. Hal ini diakuinya sebagai pengamanan nasional. Sehingga perlu ada pengamanan maksimal mulai dari pendistribusian soal, pelaksanaan sampai tahap pemindaian.  “Meskipun tidak diminta dinas, kami akan tetap melakukan pengamanan. Ini sifatnya pengamanan nasional. Setidaknya kita berada di ring dua,” katanya.
Perwira menengah berpangkat melati tiga itu menegaskan, pihak kepolisian akan mengerahkan sedikitnya 3.000 personel untuk pengamanan UN. Masing-masing satuan pendidikan minimal akan diawasi dua personel. Hanya saja, tahun ini polisi tidak akan lagi mengawasi ujian di dalam sekolah, melainkan di luar pintu gerbang. Polisi dengan seragam preman. “Kita akan tetap menjaga suasana ujian kondusif. Siswa jangan sampai tegang dengan adanya polisi,” kata dia.
Keterlibatan polisi ini nyatanya tidak mendapat respon positif sejumlah pihak. Seperti diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki. Idealnya, ujian itu memang diawasi gurunya sendiri. Sehingga anak didik merasa tenang dan tidak merasa dalam sorotan. “Sejauh yang saya tahu, di dalam SOP itu tidak ada keterlibatan polisi,” kata dia.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah ini mengaku, UN harus diciptakan dalam suasana yang kondusif. UN juga seharusnya menjadi pembelajaran bagi anak untuk berlaku jujur dan percaya diri dengan kemampuannya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Suli Daim menegaskan, seharusnya Dindik Jatim melaksanakan UN sesuai dengan prosedur yang ada. Apalagi UN tahun ini tidak lagi menjadi variabel penentu kelulusan. Sehingga ini menjadi momentum yang pas untuk melatih anak bertanggung jawab, jujur dan mandiri.
Untuk menciptakan itu, Suli mengaku pemerintah jangan terlalu suudzon (berprasangka) akan terjadi penyimpangan terhadap UN. Dengan mendatangkan polisi, bagaimanapun juga akan menimbulkan kesan dan persepsi yang bermacam-macam. “Biarkanlah UN ini berjalan sesuai prosedur yang sudah ada. Pihak polisi tidak perlu berlebihan mengawal dan mengawasi itu. Kembalikan pada SOP yang sudah ada saja,” pungkas Suli. [tam]

Rate this article!
Tags: