Novri Susan.
Jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020, suhu politik di Kota Pahlawan semakin panas. Bahkan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menempatkan kadernya sebagai wali kota beberapa periode tak luput dari sasaran tembak.
Terbaru, PDI Perjuangan Kota Surabaya saat ini dikabarkan tengah ambyar. Penyebabnya karena di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu disebut ada tiga faksi. Yakni faksi Whisnu Sakti Buana, Tri Rismaharini dan Bambang DH. Setiap faksi memiliki pengaruh kuat di tubuh PDIP Surabaya, sehingga muncul konflik internal yang cukup keras.
Menurut pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair) Novri Susan, salah satu akar demokrasi adalah kebebasan setiap aktor menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk dalam internal partai politik tak terkecuali PDIP. Sebab PDIP memiliki habit politik atau kebiasaan politik berakar pada demokrasi.
“Saat ini PDI Perjuangan memiliki kader-kader baik yang ingin berpartisipasi dalam pilwali. Itu wajar, dan menunjukkan kedewasaan demokrasi,” ujar Novri, saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2019).
Oleh karena itu, lanjut Novri, dirinya tidak yakin jika PDIP Surabaya saat ini tengah ambyar seperti yang dikabarkan. Sebab jika memang sudah ambyar, sejak dulu PDIP tidak terus tumbuh dan berkembang pesat sebagai partai penguasa.
“Lihat saja jejak sejarah PDIP. Sejak dulu, secara historis keputusan DPP selalu ditaati kader di bawahnya. Ini juga merupakan praktik demokrasi terkait konsep loyalitas kepada keputusan organisasi,” ungkapnya.
Jika ada yang menyebut PDIP ambyar hanya gara-gara Pilwali Surabaya, kata Novri, berarti orang tersebut tidak paham akan sejarah dan kondisi partai besutan Megawati Soekarno Putri, yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. “Jadi istilah ambyar dalam fenomena dinamika politik internal PDI Perjuangan itu pandangan dangkal,” tandasnya. (iib)
