Seorang Konsumen menggunakan E Money saat bertransaksi belanja di sebuah pasar modern.
Oleh : Ervan Cholis
Wartawan Harian Bhirawa
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015 turun menjadi 4,71 persen dari sebelumnya tahun sebelumnya yang mencapai 6 persen. Sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak secara merata pada kelompok masyarakat miskin. Dengan kondisi yang seperti ini Bank Indonesia mencoba kembangkan Keuangan Inklusif memalui Layanan Keuangan Digital (LKD)
Ada beberapa faktor yang teridentifikasikan belum dirasakannya pertumbuhan ekonomi saat ini, dantaranya masih rendahnya akses masyarakat kepada layanan keuangan, Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Dari data Bank Indonesia di orang dewasa di Indonesia hanya 36 persen yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, sementara dinegara tetangga rata-rata lebih dari 50 persen ke atas. Hal ini mendorong BI untuk untuk melakukan pengembangan keuangan innklusif melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) melalui gerakan nasional non tunai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
Diketahui tujuan dibentuknya LKD adalah mengembangkan keuangan inklusif masyarakat di Indonesia serta mendukung penyaluran dana bantuan pemerintah secara efektif, sehingga LKD sejalan dengan BI yang saat ini terlibat aktif dalam mendukung keuangan Inklusif
Manager Pusat Program Transformasi BI Mualam Nur saat memberikan materi pelatihan wartwan ekonomi Jawa Timur di Jember mengatakan sistem pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga.
“Dan Pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum, dan telah mendapat ijin resmi atau lisensi untuk membuka cabang LKD” ungkapnya
Menurutnya LKD merupakan program terobosan yang bertujuan memperluas akses masyarakat kepada layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi masa kini telepon genggam dan melibatkan jasa agen-agen LKD. LKD menggunakan uang elektronik yang terdaftar (registered e-money) dengan bantuan telepon genggam ataupun kartu
“LKD dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan atau penarikan tunai bahkan dapat digunakan untuk penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat secara non tunai” terangnya. Lebih lanjut, Disisi lain Indonesia memiliki potensi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sebagaimana umumnya bank sentral di negara berkembang, Bank Indonesia sudah sejak lama terlibat aktif dalam mendorong kegiatan perekonomian termasuk pengembangan UMKM dalam upaya untuk memberantas kemiskinan,
“Baik dengan cara-cara yang konvensional seperti bantuan teknis, pemasaran dan permodalan, juga dengan suatu terobosan yang dicakup dalam Kebijakan Keuangan Inklusif” terangnya
Dengan upaya pengembangan keuangan Inklusif melalui LKD ini diharapkan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat unbanked, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan,
Seperti dilansir dari Bi.go.id, Deputi BI dr Hendar mengatakan strategi Bank Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif ditekankan pada implementasi melalui aspek sistem pembayaran, yaitu mendidik masyarakat untuk belajar “keeping” uangnya dari cash-based.
“Yaitu menyimpan uang di dalam rumah menjadiaccountbased, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal financial diary, mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan.” kata dr Hendar. Sehingga melalui peran BI dalam keuangan inklusif ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok mayarakat. Hal ini dapat membantu pengurangan kemiskinan sekaligus memperoleh dividend demografi karena tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depa 29.
Diketahui Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia juga erat kaitannya dengan upaya Bank Indonesia dalam mewujudkan transformasi dari cash society yang kurang efisien, yang ditandai dengan tingginya biaya cetak sekitar Rp 3 triliun per tahun, butuh persediaan uang kecil, butuh waktu untuk menghitung uang kembalian, serta kesulitan dalam menyimpan banyak uang tunai menuju lesh cash society yang identik dengan penggunaan uang elektronik.
——————- *** ——————-
