Pengganti Tanah Kas Desa untuk Tol Pasuruan-Probolinggo Tunggu Rekomendasi Gubernur

PPK Tol Pasuruan-Probolinggo, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Agus Minarno bersama petugas lainnya mengecek pembangunan Tol Pasuruan-Probolinggo di wilayah Nguling Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/12) sore. [hilmi husain]

Pasuruan, Bhirawa
Penggantian lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang terdampak pembangunan proyek Tol  Pasuruan-Probolinggo hingga saat ini belum tuntas. Padahal, pembebasan  lahan tanah milik warga sudah hampir 90 persen.
Sebanyak 10 persen lahan TKD terdampak proyek Tol Pasuruan-Probolinggo itu  masih dalam tahap koordinasi dengan Pemprov Jatim.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Pasuruan-Probolinggo, Kementerian PU dan  Perumahan Rakyat Agus Minarno menyampaikan ke 10 persen lahan TKD itu terdiri atas 40 bidang lahan. Meski demikian, belum terbebasnya TKD itu tak terlalu dikhawatirkan lantaran tak ada kendala yang cukup berarti.
“Ada 40 bidang lahan TKD yang terkena proyek Tol Pasuruan-Probolinggo. Untuk TKD ini akan kami koordinasikan langsung ke Pemprov Jawa Timur. Saat ini yang terpenting adalah tanah milik warga yang sudah berhasil dibebaskan mencapai sekitar 90 persen. Untuk TKD hanya 10 persen saja,” ujar Agus Minarno kepada sejumlah wartawan, Rabu (21/12) sore.
Menurutnya, 40 bidang TKD itu masing-masing di Pasuruan ada 23 bidang dan di  Probolinggo ada 17 bidang.
Rincian 23 bidang itu berada di Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati  sebanyak 16 bidang, Desa Sumber Dawesari Kecamatan Grati sebanyak 5 bidang,  Cukur Gondang, Kecamatan Grati dan Desa Sebalong, Kecamatan Nguling masing-masing sebanyak 1 bidang.
Di wilayah Probolinggo ada 17 bidang berada di Desa Sumber Kedawung dan  Kejorongan, Kecamatan Leces yang masing-masing desa itu terdapat 4 bidang, di Desa Klampok dan Sumber Kare, Kecamatan Tongas masing-masing ada 4 bidang serta di  Desa Sumende Kecamatan Wonokerto ada 1 bidang.
“Minggu ini kami berkoordinasi dengan Pemkab Pasuruan dan Probolinggo. Nantinya rekomendasinya itu dilampirkan dan dibawa ke Pemprov Jatim. Intinya, kami ini  meminta bantuan Gubernur Jatim untuk membebaskan lahan TKD. Karena itu untuk permasalahan TKD ini, saya yakin tak ada masalah berarti,” tandas Agus Minarno.
Targetnya maksimal tiga hari sebelum Tahun Baru 2017 bisa terselesaikan semua. Baik pembebasan lahan atau tanah milik warga ataupun TKD milik pemerintah.
“Pembebasan lahan proyek Pasuruan-Probolinggo di Pasuruan sudah 100 persen,  untuk di Probolinggo hampir selesai atau sekitar 90 persen. Di Probolinggo  pembebasan lahan sudah sampai di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih. Total uang untuk pembebasan ganti rugi Tol Pasuruan-Probolinggo mencapai Rp 1,2 triliun,” jelas Agus Minarno.
Pembangunan Tol Pasuruan-Probolinggo dibangun sepanjang 31,30 kilometer. Adapun  pembangunannya ada tiga sesi, yakni sesi I, II dan III.
Sesi I melewati Grati-Nguling, Kabupaten Pasuruan sepanjang 8 kilometer. Sesi II perbatasan Nguling, Kabupaten Pasuruan-Sumberasih, Kabupaten Probolinggo sepanjang 6 km. Sesi III melewati Sumberasih-Leces Kabupaten Probolinggo sepanjang 17,30 km.
Adapun lahan yang dibutuhkan mencapai sekitar 271 hektare atau sekitar 3.000 bidang. Nantinya, akan ada tiga simpang susun yakni Tongas, simpang susun Probolinggo Barat, Simpang Susun Leces, Kabupaten Probolinggo.
“Saat ini pembangunan Tol Pasuruan-Probolinggo di Pasuruan tengah berlangsung. Selain tahap pengecoran jalan, saat ini juga masuk tahap meng-crossing jalan. Di Grati Pasuruan  merupakan titik utama Tol Pasuruan-Probolinggo,” kata Agus Minarno. [hil]