Penghapusan CPNS, Bentuk Lemahnya Penghargaan Profesi Guru

Prof Zainuddin Maliki

Surabaya, Bhirawa
Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud) berencana menghentikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Sebagai solusi, pemerintah akan menggantinya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu pun memantik perhatian dari pengamat pendidikan, Prof Zainuddin Maliki.
Menurut Prof Zainuddin, rencana penghapusan CPNS untuk formasi guru merupakan bentuk lemahnya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru. Ia juga menilai jika kebijakan ini, bukan alasan yang kuat karena dengan sistem perjanjian kerja, kepastian masa depan guru setelah kontrak menjadi tidak jelas.
“Memang benar, PPPK diberi hak dan kewajiban yang setara dengan PNS. Diberi gaji, tunjangan, hak cuti, hak mendapatkan pelatihan, serta peningkatan kompetensi, jaminan hari tua, bantuan hukum dan hak serta kewajiban lain yang sama. Tetapi PPPK tidak memiliki jaminan masa kerja sebaik PNS karena guru PPPK hanya bekerja sesuai dengan perjanjian yang dibuat,” jelasnya pria yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI, Rabu (6/12).
Prof Zainuddin berpendapat pengangkatan PPPK lebih tepat diarahkan kepada guru honorer yang telah memberi pengabdian cukup lama. Sementara usianya sudah tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.
“Cara pemerintah menghargai guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan gaji tak seberapa adalah dengan mengangkatnya menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) jalur PPPK. Sementara yang masih memenuhi syarat, beri kesempatan mereka menjadi guru PNS. Begitu jika ingin menghargai dan memuliakan profesi guru,” tegas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Lebih lanjut, Prof Zainuddin menegaskan, akan sangat bijak jika pengangkatan guru PPPK lebih diutamakan kepada guru honorer yang usianya sudah tidak memenuhi syarat menjadi PNS. Sementara guru lainnya tetap berhak mengikuti seleksi CPNS.
“Seharusnya pemerintah terus berusaha menaikan derajat kemuliaan guru,” ujarnya sambil mengutip Global Teacher Status Index tahun 2018 yang menyebut sejumlah negara maju menempatkan kemuliaan derajat guru setingkat profesi dokter.
Prof Zainuddin mengungkapkan, jika Indonesia masih kalah dalam memberikan penghargaan kepada guru dibawah China, Malaysia, Taiwan, dan menyusul Rusia.
“Global Teacher Status Index dibuat mendasarkan hasil mengeksplorasi sikap terhadap berbagai masalah. Mulai dari gaji yang adil bagi guru, apakah siswa menghormati guru, hingga seberapa tinggi masyarakat memberi peringkat pada sistem pendidikan mereka sendiri,” jelasnya.
Karena itu, Prof Zainudin meminta agar pemerintah menghargai dan memuliakan profesi guru. Sebab hal itu menjadi titik masuk perbaikan kualitas pendidikan nasional. ”Salah satu cara memuliakannya adalah dengan cara memberi jaminan kesejahteraan. Mengangkat guru menjadi PNS tentu lebih terjamin daripada hanya diangkat menjadi PPPK,” pungkasnya. [ina]

Tags: