Segerakan Vaksinasi CoViD-19, dan Pulihkan Nafkah
Oleh :
Yunus Supanto
Wartawan Senior Penggiat Dakwah Sosial Politik
Dampak wabah pandemi tidak seluruhnya negatif. Masih terdapat “berkah” yang terselip diantara gelombang besar efek negatif CoViD-19. Keberkahan diantaranya, kebersatuan bangsa-bangsa se-dunia. Tahun 2021, akan ditandai dengan peng-harap-an bersama, membawa perubahan di dalam negeri, maupun tata pergaulan global. Perbedaan politik, ras (warna kulit kebangsaan), bahasa, dan keyakinan agama, bisa dipersatukan melawan “musuh bersama,” pandemi global.
Persatuan bangsa-bangsa sedunia, ternyata, bisa digalang. Karena seluruh dunia terliput nasib yang mencekam. Pemerintah se-dunia sama-sama jatuh miskin. Sama-sama mengalami kontraksi ekonomi nasional. Resesi menjad keniscayaan global pada tahun 2020. Bisa jadi berlanjut pada tahun (2021) ini. Namun dengan suasana yang lebih baik, karena telah terdapat pengharapan vaksin CoViD-19. Setiap negara mengerahkan epidemiolog (ahli wabah) mencari obat penawar.
Bencana non-alam berupa wabah penyakit pandemi, biasanya tidak pernah datang tiba-tiba. Namun (konon) disebabkan pola mobilitas manusia yang semakin mudah meng-global, menyebabkan wabah juga bisa cepat menjadi pandemi. Terutama sarana transportasi udara, serta kerumunan orang di tempat hiburan (saat libur panjang). Seperti dugaan merebaknya virus novel corona, dimulai pada libur panjang akhir tahun (Desember) 2019. Dimulai pergerakan CoViD-19 di Wuhan, China.
CoViD-19 mudah menyebar, seiring gejala mirip flu biasa. Juga kebiasaan etnis tertentu dalam perilaku mengeluarkan droplet bagian tenggorokan (dahak). Sampai WHO (World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia) memberi “nama” khusus. Yakni, CoViD-19, kepanjangan dari Corona Virus Disease tahun 2019. Dari markas WHO di Jenewa, dinyatakan, bahwa risiko yang disebabkan virus corona sangat tinggi di tingkat global (dunia).
Organisasi kesehatan dunia yang dibawah yang dibawahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menyurati beberapa negara. Termasuk Indonesia, diminta lebih seksama menangani penyebaran COViD-19. WHO mendefinisikan pandemi sebagai patogen baru yang menyebarkan penyakit dari orang ke orang pada tingkat global (sedunia). Pada tataran nasional, pemerintah mulai melaksanakan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Anggaran menjadi takaran kinerja status PSBB. Bukan hanya menunggu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Melainkan juga penggunaan APBD propinsi serta APBD Kabupaten dan Kota. Bahkan juga berbagi beban anggaran dengan Pemerintahan Desa, menggunakan Dana Desa. Berdasar Surat Edaran Kemendes PDTT, Dana Desa di-prioritaskan pula untuk tanggap darurat virus corona.
Berharap Vaksin Mujarab
Unit Pemerintahan Desa (dan Kelurahan di perkotaan) seharusnya menjadi garda terdepan pelaksanaan status PSBB. Terutama pendataan keluarga miskin yang akan paling terdampak. Seluruh pegawai, dan buruh (kecuali PNS Pegawai Negeri Sipil) pasti berpotensi kehilangan penghasilan. Karena seluruh pabrik, dan usaha jasa ditutup, merespons PSBB. Terutama pekerja sektor informal, petani, dan nelayan. Jumlah keluarga miskin niscaya bertambah.
Pandemi virus corona menyebabkan negara-negara seantero bumi telah melakukan “lockdown.” Sebagian melaksanakan lockdown terbatas, termasuk beberapa propinsi serta kabupaten dan kota Indonesia, dengan metode PSBB. Ada hasilnya, berupa tren penurunan kurva pewabahan. Namun seiring menurunnya disiplin protokol kesehatan (Prokes), pewabahan kambuh, meningkat lagi. Sampai menembus angka kasus sebanyak 8 ribuan per-hari.
Pada beberapa negara (di Eropa) juga ditemukan varian baru CoViD-19. Tiada negara yang siap menghadapi bencana, tak terkecuali bencana non-alam berupa wabah penyakit pandemi. Trauma virus corona, telah menggerogoti perekonomian global. Ditandai pelemahan seluruh aktifitas perdagangan, industri, manufaktur, dan bursa saham. Secara bertahap, perekonomian mulai bangkit mengurangi pertumbuhan minus. Amerika Serikat misalnya, pada kuartal II terkontraksi minus 9%. Sekarang menuju minus 2,9%.
Di Inggris, badan statistik nasional melaporkan kontraksi ekonomi. Yakni, berupa penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 20,4%. Jerman juga melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 10,1%, karena menurunnya konsumsi rumahtangga, dan investasi. Perancis juga dilanda penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,8%. Negara-negara “macan Asia” tak terhindari dari resesi global. Korea Selatan, dan Jepang, terpuruk. Serta Singapura paling terperosok dengan pertumbuhan minus 12,6%.
Mengawali tahun 2021, bangsa-bangsa di seluruh dunia memiliki harapan yang sama: segera memiliki vaksin CoViD-19. Kerjasama telah digalang untuk menemukan vaksin. Beberapa negara yang telah bergelut dengan ratusan ribu (sampai lebih sejuta) kasus CoViD-19, sukses menemukan vaksin pembangunan imunitas. Misalnya Amerika Serikat (AS) memiliki 22,2 juta kasus CoViD-19, paling banyak di dunia. Maka wajar AS menggenjot segala daya-nya segera menemukan vaksin.
Memacu Perekonomi
Dua perusahaan farmasi terbesar AS, Moderna, dan Johnson & Johnson, mengklaim telah memproduksi vaksin. Begitu pula kerjasama AS dengan Jerman, melalui Pfizer – BioNTech, juga telah mendistribusikan vaksin. Di Eropa, Inggris menjadi negara dengan kasus paling banyak di Eropa (3,02 juta orang). Perusahaan farmasi asal Oxford, AstraZeneca, sudah mulai menyuntikkan vaksin di Inggris Raya. Serta Rusia (3,34 juta kasus) meluncurkan vaksin Sputnik V (seperti nama satelit pertama, mengorbit tahun 1957)).
China, asal CoViD-19 mewabah, telah memproduksi masal vaksin sampai milyaran dosis. Vaksin buatan China digunakan berbagai Negara di kawasan Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, sampai Amerika Latin. Termasuk dikirim ke Indonesia. Seluruh Negara (dan perusahaan farmasi) mengklaim imunogenositas (ke-mujarab-an membentuk imunitas) lebih dari 90%. Namun pemberian vaksin wajib ditopang protokol etika dan prosedur vaksinasi.
Selain imonogenocity, juga asas safety (keamanan), dan efficiency (efisien). Di Indonesia, juga harus terjamin halal, sesuai UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Indonesia juga berpotensi menjadi negara peng-ekspor vaksin, setelah uji klinis tahap akhir vaksin “merah-putih” telah usai. Vaksin buatan dalam negeri (yang dijamin halal), bisa diekspor ke negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), Timur Tengah, dan negara kawasan Asia Selatan.
Selain kinerja vaksinasi, setiap-negara juga masih wajib bergelut memacu mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai lembaga ekonomi (dan keuangan) internasional, meyakini (optimis) pertumbuhan ekonomi global tahun (2021) ini. Termasuk pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2021, ditaksir bisa tumbuh sekitar 5%. Antara lain melalui kegiatan ekonomi kreatif (dalam negeri), dan hilirisasi produk unggulan. Misalnya, olahan minyak sawit (Crude Palm Oil, CPO), dan olahan bijih nikel.
Minyak sawit yang diolah, bisa menjadi bio-diesel. Kini sudah digunakan secara masal (B-20), dan mengawali B-30. Nyata-nyata mengurangi impor minyak solar. Bisa mengurangi defisit neraca perdagangan. Begitu pula bijih nikel, bisa diolah (secara sulfida maupun oksida) menjadi bahan baterei lithium sebagai sumber energi mobil listrik. Nikel juga sangat dibutuhkan sebagai bahan campuran pembuat baja tahan karat, stainless steel, dan meng-kilap-kan berbagai logam.
Kelapan sawit, dan bijih nikel, akan menjadi “soko-guru” perekonomian nasional masa depan (5 – 10 tahun) mendatang. Tetapi problem perekonomian masyarakat akibat pandemic CoViD-19, harus segera diselesaikan tahun ini. Banyak keluarga benar-benar menjadi miskin (semula tidak miskin), dan kemiskinan makin dalam. Sangat sedikit masyarakat yang “bisa bekerja dari rumah.” Lebih banyak (sekitar 2,5 juta orang) yang menjadi pengangguran.
Mustahil menyandarkan hidup pada bantuan sosial (Bansos). Walau pemerintah (dan daerah) mencanangkan tujuh lapis Bansos. Pada masa pemulihan ekonomi saat ini, diharapkan validitas data dilakukan lebih cepat dan cermat. Terutama hak masyarakat terdampak CoViD-19, yang jatuh miskin, dan fasilitasi usaha mikro dan kecil.
——— 000 ———
