Foto Ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jatim menyoal penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ke PT Bumi Suksesindo (BSI) yang dinilainya masih kurang tepat.
Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Rere Christanto mengatakan, adanya penyerahan perhargaan tersebut tentunya melukai rasa keadilan masyarakat. “Menurut kami untuk urusan lingkungan hidup, perusahaan ini tentu saja banyak catatan negatif,” kata Rere, Kamis (1/8).
Dikatakannya, penghargaan yang diberikan atas laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2019 kepada PT BSI, dianggap melupakan dampak lingkungan yang telah ditimbulkan, diantaranya masyarakat masih merasakan banjir dan longsoran dari material tambang.
Terkait penghargaan itu, lanjutnya, tidak perlu sampai mencabutnya. Ia juga menekankan kalau jika memberikan penilaian, maka salah satu yang perlu diperhatikan yaitu memastikan semua masalah yang belum tuntas pada dampak penambangan di Gunung Tumpang Sewu segera terselesaikan dengan baik.
Sementara ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Diah Susilowati mengatakan, penghargaan diberikan tersebut memang berdasarkan evaluasi kepatuhan terhadap lingkungan yang dilakukan beberapa perusahaan.
“Penghargaan itu hanya evaluasi kepatuhan terhadap lingkungan. Lingkungannya dipatuhi, diuji airnya bagus, memenuhi standard baku mutu,” ujarnya.
Disampaikannya, kalau semua indikator penilaian dilakukan oleh tim pengawas dari DLH Jatim. Diantaranya melihat progres pemenuhan terhadap pelaporan kepatuhan perbaikan lingkungan, dan sosial masyarakat.
Dari penilaian tersebut, perusahaan itu melakukan perbaikan kepada uji baku mutu air, udara, maupun lahan. “Poin pertama yang dipenuhi harus ada standard operasional perusahaan. Kalau sudah dipenuhi standard, hasil uji juga baik, terus dari sosial masyarakat. Pemberdayaan masyarakatnya tinggi,” urainya.
Penilaian tim dari DLH, PT BSI punya corporate social renspobility (CSR) bagus. Beberapa masyarakat sudah dididik pemberdyaaan ekonomi disana. Pelatihan ikut tanam itu jadi nilai tambah pada dampak sosial. Harapannya, penghargaan ini untuk memacu perusahaan agar kinerja ke depan lebih bagus lagi.
“Ya kalau ada ketidakpuasan, atau pengaduan silahkan menyampaikannya, selanjutnya kami akan kroscek ke perusahaan tersebut, diantaranya kewajiban perusahaan yang tidak dipenuhi nanti jadi evaluasi berikutnya,” katanya.
Kedepan dalam penilaian penghargaan, lanjut Diah, tim akan melibatkan Walhi untuk mengkaji dan memonitor dampak kerentanan supaya tidak terjadi kekhawatiran masyarakat, misakan kesulitan air, bencana tsunami, dan lainya.
“Saya setuju nantinya tim tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan provinsi, tapi juga ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menilai kerentanan,” tandasnya. [rac]
