Foto: ilustrasi
Tunggu Pembenahan Rekom BPK Tuntas
Pemprov, Bhirawa
Pengisian tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Jatim hingga kini masih belum jelas. Penyebabnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum masih menunggu tuntasnya pembenahan sistem administrasi, menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di RSU dr Soetomo.
Tiga jabatan yang kini tidak diisi pejabat definitif dan diisi Plt (Pelaksana Tugas) itu adalah Direktur Utama RSU dr Soetomo Surabaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro.
Per 1 Juni, posisi Kadisnakertransduk yang sebelumnya dijabat Dr Edy Purwinarto diisi oleh Drs Sukardo MSi yang sehari-hari menjabat Asisten IV Setdaprov Jatim. “Pak Edy Purwinarto masuk masa pensiun. Khusus posisi ini, Pak Sukardo sekarang intens berkomunikasi menghadapi penetapan upah minimum kabupaten/kota 2016 yang sudah mulai dibahas,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (26/8).
Sedangkan, Kepala Bakorwil Bojonegoro Jogy Hendryadi juga resmi per 1 Juli memasuki masa pensiun sehingga diisi Plt Dedy Ferdinand. Nantinya, lanjut dia, pelantikan akan dilakukan bersamaan dengan sejumlah posisi lain yang juga ditinggalkan pejabatnya pensiun, salah satunya Wakil Direktur Umum RSU dr Soetomo Pungky Hendriastjarjo.
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, pembenahan yang harus dilakukan RSU dr Soetomo itu terkait sistem yang harus satu. Di antaranya sistem di Graha Amerta jangan sampai mempunyai sistem sendiri. “Harus dibenahi melalui informasi teknologi sehingga kalau sudah matang maka baru akan dilantik,” ucapnya.
Posisi direktur utama di rumah sakit terlengkap se-Indonesia Timur tersebut saat ini dijabat oleh seorang Plt, yakni dr Harsono yang sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut menggantikan dr Dodo Anondo sebagai orang nomor satu di RSU dr Soetomo per 1 Juli 2015 setelah memasuki masa pensiun.
Dijelaskan Pakde Karwo, posisi yang ditinggalkan Dodo Anondo akan diisi oleh pejabat eselon II dan pelantikan akan dilakukan usai pembenahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. “Setelah dilakukan pengisian itu, nanti akan ada jabatan yang kosong. Nah yang kosong itulah nanti yang akan dilelang,” tandasnya. [iib]
