Pengisian Direksi BUMD Diserahkan Wali Kota

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Penjabat Wali kota Surabaya, Nurwiyatno menegaskan tidak akan mengisi kekosongan jajaran direksi pada sejumlah  BUMD (badan usaha milik daerah) milik Pemkot Surabaya .
Langkah Nurwiyatno tersebut untuk memberikan peluang bagi Wali Kota terpilih untuk bisa mengambil kebijakan mengangkat dirut BUMD yang baru.
“Dalam aturan, tidak ada larangan  seorang Pj Walikota mengangkat  direktur utama dan jajarannya di BUMD. Namun saya tidak melakukannya,” tegas Nurwiyatno, kemarin.
Ia menegaskan apa yang dilakukan itu tidak lepas dari persoalan etika.  Sebab, Sesuai pada UU nomor 1 tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 8 Tahun 2015, Wali Kota/Bupati/Gubernur yang terpilih pada 6 bulan awal kepemimpinannya tidak boleh mengambil kebijakan strategis.
Tentunya sebagai seorang Pj Wali Kota, ia menghormati  hal tersebut. “Walikota, Bupati, Gubernur yang terpilih saja 6 bulan awal kepemimpinannya tidak boleh membuat kebijakan. Tentu tidak etis jika saya membuat langkah kebijakan yang strategis. Jadi biarlah dirut yang mengangkat adalah Wali Kota terpilih. Apalagi masa jabatan dirut cukup panjang yaitu 4 tahun,” jelasnya.
Terkait nasib BUMD tersebut, Nurwiyatno mengatakan tak ada masalah. Sebab, sekarang ini BUMD yang ada masih terus berjalan dengan normal meski jabatan dirutnya disandang  seorang Plt (pelaksana tugas) atau Pjs (pejabat sementara).
“Semuanya berjalan sesuai dengan rel-nya. Jadi tak ada masalah,” cetusnya.
Saat ini ada  4 dirut  BUMD yang kosong. Yaitu dirut PD Pasar Surya, Dirut RPH (Rumah Potong Hewan), Dirut PDTS KBS (Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya) dan Dirut BPR Arta Kencana.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, saat ini diisi  oleh pelaksana tugas dan pejabat  sementara (Pjs). Untuk PDAM Surya Sembada sekarang ini kosong dan baru dilakukan rekrutmen dirut yang baru.
Namun demikian Asisten I Pemkot Surabaya, M. Taswin menyatakan proses pemilihan Dirut sejumlah PD tersebut sudah berjalan. Setidaknya sudah ada 16 nama calon dirut dari PDTS KBS, PD RPH Pegirikan, BPR Arta Kencana  dan PD Pasar Surya yang tinggal menunggu keputusan dari Wali Kota.
Namun proses tersebut akhirnya harus terhenti. “Sebenarnya nama-nama  calon dirut sudah ada ada tinggal di-SK olah Wali Kota,” cetusnya.
Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) saat ini mengajukan dua nama kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk ditetapkan sebagai direktur definitif PDTS KBS.
Sementara itu Ketua Bawas PDTS KBS, Heri Purwanto mengatakan dua nama  calon dirut yang sudah diajukan kepada  Pemkot Surabaya.  Mereka adalah Aschta Boestani Tajudin yang sekarang menjabat sebagai Plt Direktur Utama PDTS KBS dan Khoirul Anwar mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan.
”Tahapan perekrutan sudah selesai semua dan nama sudah kami serahkan ke Pemkot. Tapi ya itu tadi, Pemkot belum akan memutuskan karena menunggu wali kota terpilih nanti,” katanya.
Setelah dua nama itu diajukan, lanjut dia, saat ini tinggal Pemkot Surabaya menetapkan satu dari dua tersebut. Namun, penetapan direktur utama (dirut) PDTS KBS tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.
Sebab, lanjut Heri, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno memutuskan tidak akan menetapkan dirut di BUMD. Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memilih menyerahkan keputusan itu pada wali kota terpilih.
Menurut dia, kedua nama yang diusulkan Bawas ke Pemkot tersebut memiliki latar belakang yang bertolak belakang. Namun begitu, pengalaman keduanya tetap dibutuhkan untuk mengembangkan KBS.
Diketahui Aschta Boestani Tajudin adalah seorang aktivis pecinta satwa. Sebelum berkarir di KBS, dia adalah aktivis The Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation, sebuah lembaga yang merehabilitasi sejumlah orangutan untuk kembali ke habitat asli mereka.
Sedangkan Khoirul Anwar, selain mantan direktur utama PDAM Kabupaten Pasuruan, dia juga mantan Human Resource Development (HRD) disejumlah perusahaan swasta, salah satunya adalah Dunkin Donuts.
Menurut Heri, ada sejumlah persoalan serius di KBS yang butuh penanganan tepat dari dirut terpilih. Setidaknya ada tiga persoalan, di antaranya, konservasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan bisnis.
Untuk konservasi, lanjut dia, saat ini KBS sudah menjadi lembaga konservasi sehingga dalam pengelolaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Disisi lain, SDM yang ada masih kurang memadai dan butuh peningkatan ketrampilan.
”Kemudian soal pengembangan bisnis. Kalau tidak dikembangkan, KBS ya akan seperti ini-ini terus. Untuk berkembang, butuh investasi dan itu tidak sedikit,” katanya. [dre]