Pengisian Jabatan Harus Seleksi Terbuka

Jakarta, Bhirawa
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menegaskan bahwa mulai Januari 2015 pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di institusi pemerintah harus menggunakan sistem seleksi terbuka.
“Kami mulai Januari 2015 akan tegas mengawasi birokrasi di pemerintahan agar sesuai dengan prosedur yang ada yaitu melalui seleksi terbuka,” kata Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy seusai rapat di gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (21/1) kemarin.
Seleksi terbuka ini bertujuan untuk menghindari praktek kolusi dan nepotisme, kemudian diharapkan bisa mendorong orang-orang terbaik untuk mengisi posisi jabatan tinggi.
Menurut aturannya, dalam seleksi terbuka lowongan jabatan diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman atau media cetak serta elektronik.
Pengumuman tersebut dilaksanakan minimal 15 hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
Untuk menghindari kesalahan prosedur pengisian Jabatan Tinggi, KASN mendorong pemerintah daerah, kementerian dan lembaga-lembaga untuk mengkonsultasikan pengisian JPT.
“Sudah menjadi komitmen kami untuk terus mengawal pelaksanaan sistem merit (cara pemilihan karyawan sesuai kemampuan, pendidikan, pengalaman dan kinerja) di Indonesia,” tuturnya.
Alasan penegasan pengawasan baru dimulai Januari, karena KASN sendiri baru disahkan pada bulan November 2014, dan baru memiliki tujuh anggota pada periode 2014-2019.
Tujuh anggota tersebut adalah Sofian Effendi sebagai ketua merangkap anggota, Irham Dilmy sebagai wakil ketua merangkap anggota, Waluyo, I Made Suwandi, Nuraida Mokhsen, Tasdik Kinanto dan Tjiptoherijanto.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengingatkan agar jabatan-jabatan tinggi di instansi atau lembaga-lembaga pemerintah tidak boleh diintervensi dengan kepentingan politik.
“Saya harapkan keterbukaan dan kemampuan setiap calon pejabat diuji sesuai aturan yang berlaku, jangan hanya untuk kepentingan politik,” kata Sofian Effendi.
Ia menjelaskan, di Indonesia terlalu banyak intervensi politik dalam penentuan pejabat tinggi di instansi pemerintah.
Dengan alasan itu, ia menyebutkan bahwa posisi Indonesia dalam ranah tatanan birokrasi masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand.
“Kami ingin Indonesia menjadi yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam sistem birokrasi,” ujarnya.
Di beberapa negara tetangga, kata dia, baik-buruknya birokrasi dilihat dari jumlah keluhan dari masyarakat dan kedisiplinan instansi tersebut.
“Kami KASN merupakan komisi baru, dan akan berusaha memperjuangkan birokrasi yang bersih dari nepotisme dan tertata rapi,” tuturnya. [ant.ira]