Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mencoba sepeda listrik buatan SMK Mini Darul Ijtihad yang dipamerkan dalam Koordinasi dan Pembinaan Kepala SMA/SMK dan PKLK dilingkungan Cabdindik Jatim Wilayah Sampang.
Pemprov, Bhirawa
Jatim Cerdas merupakan salah satu dari Sembilan program kerja Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur terpilih Jatim periode 2019-2020, Khofifah Indar Prawansah dan Emil Elestianto Dardak yang dikenal dengan Nawa Bhakti Satya untuk membangun kualitas dan mutu pendidikan di Jatim.
Karena itu, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Jatim Cerdas, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi melakukan berbagai langkah startegis. Salah satunya upaya dalam menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) Jatim melalui pendidikan vokasional. Karenanya, pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder pendidikan di kab/kota di Jatim.
Langkah pertama yang dilakukannya adalah fokus pada pemetaan pendidikan, yang meliputi pemetaan peminatan dan kemampuan siswa sejak dibangku kelas X SMA. Hal tersebut dinilainya sebagai upaya kesiapan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Masalah utama di Jatim adalah IPM. Di dalam pembangunan ekonomi Jatim selalu diatas nasional, tapi di IPM (pendidikan) kita terendah diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Karenanya saya ditugasi oleh bu gub untuk mewujudkan Jatim cerdas,” urainya.
Strategi lain yang dilakukan adalah penguatan revitalisasi SMK dan SMK Pengampu. Di mana satu SMK sebagai induk lengkap dengan sarana prasarana, tenaga pendidik dan penguatan kerjasamanya dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) akan menjadi rujukan bagi lima SMK di sekitarnya.
“Saat ini kita memiliki 157 SMK pengampu yang akan mengampu 758 SMK lainnya. Ini sebagai salah satu upaya kami (Dinas Pendidikan Jatim, red) dalam menyelesaikan soal disparitas sarana prasarana,” tuturnya.
Kedua yakni program SMA dan MA Double Track untuk menyiapkan lulusan siap bekerja. Pasalnya, dari data yang dimiliki Dindik Jatim, sekitar 67 persen lulusan SMA sederajat tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga, melalui program SMA dan MA Double Track, siswa mendapatkan bidang keahlian sesuai kompetensi yang mereka miliki.
“Bu gubernur punya fokus dalam melanjutkan program SMA double track bahkan akan dikembangkan ke MA Double track atau vokasi. Karena kita berharap mereka lulus bisa mempunyai kompetensi tertentu,” papar dia.
Kendati begitu, Wahid menekankan jika sekolah utamanya SMK dan SMA Double Track harus melakukan penguatan link and match dengan industri. “Sehingga dari tahun ke tahun, lulusan banyak yang jadi pengangguran. Oleh karena itu kita akan membangun kompetensi SMK dan SMA double track sesuai dengan potensi setiap daerah,” tuturnya.
Ia mencontohkan seperti daerah Lamongan Utara yang akan dibangun SMK Maritim karena potensi daerah dekat dengan laut. Di sana juga terdapat pabrik galangan kapal. Selain itu, ada Tuban yang akan membangun kilang minyak. “Melihat dua potensial daerah tersebut, kita koordinasikan kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan agar kebutuhan tenaga kerja bisa dipenuhi lulusan,” tutur dia.
Perlu dikertahui, saat ini, ada sembilan bidang keahlian SMK di Jatim yang berbasis potensi lokal berdasarkan jumlah sebarannya. seperti Teknologi dan Rekayasa sebesar 37,45 persen atau dengan rincian penyebaran 219 SMK negeri dan 711 SMK swasta, bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 24,29 persen atau sebanyak 232 SMK negeri dan 990 SMK swasta, bidang keahlian Bisnis dan Manajemen 20,16 persen atau dengan 134 SMK negeri dan 628 SMK swasta, Pariwisata 8,11 persen atau 127 SMK negeri dan 236 SMK swasta, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3,51 persen atau 16 SMK negeri dan 187 SMK swasta, Agribisnis dan Agroteknologi 3,41 persen atau sebanyak 60 SMK negeri dan 159 SMK swasta, Seni dan Industri Kreatif 1,55 persen atau sebanyak 40 SMK negeri dan 40 SMK swasta, sedangkan untuk bidang keahlian Kemaritiman sekitar 1,35 persen atau sekitar 31 SMK negeri dan 41 SMK swasta 41 dan terakhir bidang keahlian Energi dan Pertambangan 0,17 persen atau hanya 7 SMK negeri dan 1 SMK swasta. [ina]
