Pengumpulan Dana Sumbangan di Sidoarjo Harus Ada Izin Bupati

Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Drs Ahmad Yani, di sela-sela kegiatan Rakor dan evaluasi Perbup. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pengumpulan dana sumbangan di wilayah Kabupaten Sidoarjo terus dievaluasi. Supaya kegiatan tersebut tidak sampai disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepetingan pribadi. Menurut Plt Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Khudori SIkom MIKom, justru dana sumbangan dari masyarakat itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

Keberadaan Perbup No.71/2018 tentang pengendalian pengumpulan sumbangan pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, menurutnya harus dilakukan evaluasi. “Karena seiring waktu, mungkin ada point-point yang harus dievaluasi lagi, cocok tidak dengan kondisi saat ini,” ujar Khudori, di sela-sela kegiatan Rakor dan evaluasi Perbup tersebut, di ruang delta graha, Kamis (18/2) kemarin.

Pihaknya menghadirkan 3 narasumber sebagai pengkaji dalam kegiatan itu, yakni Satpol PP Sidoarjo, Dinsos Sidoarjo dan Komisi C DPRD Sidoarjo. Sedangkan peserta diantaranya dari OPD terkait seperti Dishub, Dikbud, Kemenag, Polresta, 18 kecamatan, GP Anshor, Pemuda Muhamadiyah dan TKSK.

Menurut Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Sidoarjo, Drs Ahmad Yani, wilayah Kab Sidoarjo saat ini semakin marak dengan kegiatan pengumpulan dana sumbangan di tempat-tempat umum. Dikatakan Yani, karena kegiatan pengumpulan dana sumbangan di wilayah Kab Sidoarjo ada regulasinya, maka dirinya mengatakan kegiatan pengumpulan dana-dana itu harus ada izin dari Bupati lewat OPD terkait. “Kalau misalnya dari kawan Mahasiswa atau LSM tidak ada izinnya, ya mohon maaf, harus ada izin dari Bupati,” kata Yani, kepada para peserta Rakor itu.

Diakui Yani, selama ini pihaknya masih menutup mata. Sebab masih memberikan sikap tenggang rasa. “Mereka peduli pada kondisi sosial, tapi harus ada izinnya,” lanjut Yani. Dikatakan Yani, pihaknya bertindak karena ada regulasinya. Sesuai dengan Perda Sidoatjo No.10/2013 tentang ketertiban umum, ada 8 tertib yang harus ditegakkan.

Sebagaimana BAB VIII tentang tertib sosial pasal 12, setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, yang dilakukan sendiri atau bersama sama di jalan, angkutan umum dan tempat umum lainnya. Kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasar peraturan perundang- undangan. “Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi administratif dan pidana,” kata pejabat yang punya banyak pengalaman di bidang trantib tersebut.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kab Sidoarjo, Perbup No.71/2018 memang harus dievaluasi. Harapannya kedepan, peraturan tersebut tidak sampai menjadi semacam macan kertas saja. “Bagaimana nantinya agar Perbup ini bisa dilakukan masyarakat, tapi tidak sampai menindas aspirasi sosial masyarakat,” katanya.

Dirinya sempat memberikan evaluasinya, sebagai salah satu cara lain untuk pengawasan terkait pengumpulan dana-dana di masyarakat itu, mungkin diperlukan juga adanya SK dari Kemenkumham. “Niat baik memang jangan dipersulit. Mungkin pengawasan yang harus diketati. Agar tidak dibuat macam-macam,” katanya. Diakui kadang untuk membantu kegiatan sosial, dana dari Pemerintah tidak bisa cepat dan terbatas. Meski demikian, penggalian dana sumbangan harus hati-hati juga penyalurannya.[kus]

Tags: