Pengumuman UN SMP Terancam Mundur

Dindik Jatim, Bhirawa
Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/MTS, SMPLB dan Paket B/Wustha terancam diundur. Sebab, jadwal pengumuman dipastikan akan berbarengan dengan masa kampanye utama Pilpres Juli 2014.
Ini sesuai permintaan Polda Jatim kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim agar jadwal pengumuman UN diundur. Jika tidak dapat diundur, pengumuman bisa diajukan sebelum kampanye utama presiden dimulai. Permintaan ini beralasan, pihak kepolisian ingin fokus pada salah satu agenda pengamanan yang masing-masing sangat penting.
Menanggapi hal itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, hingga saat ini belum ada perubahan terhadap jadwal pengumuman UN. Semua tetap sesuai dengan jadwal semula yang rencananya dilakukan pada 14 Juni mendatang. Ini pun telah menjadi keputusan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang harus dijalankan oleh provinsi dan kabupaten/kota se- Indonesia. ” Masih belum ada imbauan apapun dari Kemendikbud terkait perubahan jadwal pengumuman UN SMP diajukan atau diundur,” kata Harun saat ditemui di Kantor Dindik Jatim di Jl Jagir Sidosermo, Surabaya, Kamis (22/5).
Alumnus Lemhanas 2008 ini menyadari jika jadwal penyampaian hasil UN SMP akan berbarengan dengan masa kampanye Pilpres 2014. Kampanye bakal dilakukan pada 4 Juni sampai dengan 4 Juli mendatang. Namun, dia yakin hal itu tidak akan berpengaruh terhadap penyampaian hasil UN SMP. Pun sebaliknya, Harun juga optimistis dalam pengumuman ini juga tidak akan mengganggu tahapan Pilpres 2014.
“Saya kira kok anak SMP bakal lebih tertib dibandingkan saat pengumuman UN SMA beberapa waktu lalu. Jadi, kami yakin sekalipun pengumuman UN dan kampanye Pilpres berbarengan tidak akan mengganggu satu sama lain,” ujar Harun.
Terpisah, Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Mamboying menjelaskan telah menyampaikan kepada pihak Dindik Jatim terkait pengamanan kampanye Pilpres yang berbenturan dengan pengumuman UN SMP nanti. Pihaknya khawatir situasi dalam kampanye Pilpres akan menyedot semua perhatian kepolisian. Sementara pengumuman UN kerap terjadi konvoi di jalanan.
“Polisi yang bertanggung jawab dalam pengamanan UN mulai dari persiapan hingga kelulusan. Karena itu, usulan maju atau mengundurkan pengumuman adalah langkah antisipasi dari pihak kepolisian,” ungkap dia.
Menurut dia, pengumuman UN SMP sebaiknya dimajukan atau diundur. Sebab, konsentrasi pengamanan akan tersedot ke kampanye utama Pilpres. “Kami berharap usulan ini dapat disampaikan Dindik Jatim kepada Kemendikbud dan bisa diterima sesuai dengan kondisi yang ada,” ungkap dia. [tam]