Pengusaha Korban Lumpur Lapindo Jatuh Miskin

Bambang Haryo. [ali kusyanto/bhirawa]

Sidoarjo, bhirawa
Pengusaha UKM yang menjadi korban lumpur di Kab Sidoarjo hingga kini belum mendapat ganti rugi. Pemerintah pernah menjanjikan alokasi ganti rugi dalam APBN 2015 dan 2016. Tetapi, janji itu tak pernah terealisasi. Padahal, Makhamah Kontitusi (MK) dalam putusannya tahun 2013 lalu, telah mengamanatkan agar pemerintah segera melunasi ganti rugi khusus untuk para pelaku UKM.
Bambang Haryo Soekartono, Anggota DPR RI dari Dapil Jatim I, menjelaskan, ada 30 pengusaha UKM yang belum menerima ganti rugi dari pemerintah. Padahal, mereka jelas menjadi korban yang usahanya tertimbun luapan lumpur. ”Mereka sebenarnya berjasa telah membuka begitu banyak lapangan kerja untuk masyarakat setempat,” ujarnya, Selasa (27/9)  kemarin, dalam keterangan pers kepada wartawan.
Karena tidak mendapatkan ganti rugi hingga kini, para pengusaha UKM itu, lanjut Bambang, menjadi  jatuh miskin dan tak berdaya secara ekonomi. Sebagian ada yang sampai sakit-sakitan dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia.
Karena tak segera dapat ganti rugi, mereka sekarang tak mampu lagi membuka usaha baru. Lahan usaha yang sudah tenggelam ditelan lumpur, tentu menenggelamkan harapan para pengusaha UKM itu. Utang di Perbankan juga tak mampu lagi dilunasi dan piutang mereka juga tak dapat ditagih.
”Segeralah ganti kerugian mereka. Presiden Jokowi juga tidak konsisten dengan ucapannya yang akan mengganti semua kerugian warga dan pengusaha terdampak lumpur,” ujar Bambang.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, ada Rp700 miliar, nilai ganti rugi untuk para pengusaha UKM yang belum direalisasikan pemerintah. Ia berharap, pemerintah bisa terus mendesak Lapindo Brantas Inc, yang merupakan perusahaan Grup Bakri, untuk segera memberi ganti rugi.
Kata Bambang, sebenarnya pemerintah ingin mengalokasikan ganti rugi dalam APBN 2015. Tapi, kemudian mundur sampai APBN 2016. Ironisnya, dalam APBN 2016 dan RAPBN 2017 juga tidak dianggarkan. [kus]