Penilaian Komisi I DPRD Trenggalek, Minim Anggaran Bisa Hambat Kinerja Inspektorat

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid

Trenggalek, Bhirawa
Pastikan kesiapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut pelaksanaan program – program serta visi misi Bupati, Komisi I DPRD Trenggalek memanggil OPD di Sekertariat Gedung DPRD setempat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid mengatakan bahwa beberapa pihak yang diundang dari OPD yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM). diantaranya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek beserta Inspektorat, untuk menyambut program serta Visi Misi Bupati kedepan.

“Sejauh mana kesiapan OPD dalam menyongsong program visi misi bupati,” ungkapnya.

Lebih lanjut terkait legislatif Husni menilai tingkat efektifitas aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten Trenggalek kurang maksimal. Mengingat, Inspektorat merupakan penunjang keberhasilan pengendalian pelaksana, serta melayani aduan dari masyarakat.

“Jadi, fungsi inspektorat salah satunya adalah untuk pengawasan. Diantaranya untuk pengawasan terhadap OPD dan juga respon keluhan masyarakat,” tuturnya.

“Jangan sampai ada masyarakat menyampaikan bahwa telah mengadu ke Inspektorat namun tidak ada tindaklanjutnya,” imbuh politisi Partai Hanura ini.

Dari pada itu kepada Inspektorat agar tidak acuh terhadap aduan masyarakat dan merespon semua aduan masyarakat. Karena, masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah.

Tak hanya itu, Politisi Partai Hanura ini menambahkan jika pengaduan itu harus ada follow up dan jawaban dari Inspektorat. Karena itu merupakan tugas dan fungsi Inspektorat sendiri.

Masih kata Husni Setelah pertemuan hari ini, pihaknya mengaku sudah memukan kendala yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Kendalanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang terlalu minim,” ujarnya.

Husni menyebut, di tahun 2021, Inspektorat hanya mendapat anggaran sekitar Rp 3 miliar dari jumlah total APBD Trenggalek senilai kurang lebih Rp 2 triliun.

“Jadi anggaran tersebut terlalu minim untuk Inspektorat. Pihaknya menilai kekurangan Inspektorat dalam melaksanakan tugas bukan diakibatkan hal yang lain, akan tetapi karena faktor anggaran.Seharusnya anggaran untuk Inspektorat diambilkan sebesar 0,75 persen dari APBD. Jadi harusnya anggaran untuk Inspektorat mendapatkan Rp 13 miliar,” pungkasnya.(wek).

Tags: