Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Daerah (TPAKD) Jatim di Hotel JW Marriot Surabaya.
Pemprov, Bhirawa
Keuangan yang berpihak kepada masyarakat kecil atau bersifat inklusif perlu ditingkatkan dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karenanya keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jatim sangat diperlukan untuk mempermudah pembiayaan sektor UMKM.
“TPAKD Ini dibentuk agar yang kecil bisa mendapat perlindungan dan mendapat harga yang lebih murah. Sehinga Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bisa masuk di semua lini masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat menyampaikan paparan pada acara Rapat Kerja Tim TPAKD Provinsi Jatim di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (27/12).
Ia menjelaskan, dasar pembentukan TPAKD Jatim adalah untuk memperluas akses keuangan dan memberikan terobosan dalam membuka akses keuangan. Selain itu juga untuk mendorong LJK dalam pembangunan ekonomi daerah. “Saya juga berharap tim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui TPAKD bisa mengoptimalkan potensi dana daerah untuk pendanaan kegiatan usaha yang lebih produktif,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Ditambahkan, tugas pokok dan fungsi Tim TPAKD Jatim adalah untuk mendorong LJK dalam pengembangan dana produktif misalnya melalui banking system. Menurutnya pola ini lebih efektif daripada hanya sekedar memberi bantuan pada pengusaha kecil, sebab masyarakat masih bermindset bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. Karenanya semua yang kecil harus diberi akses meskipun tidak bankable.
“Potensi UMKM di Jatim sangat besar. Tapi sayangnya mayoritas pelaku UMKM belum tersentuh pembiayaan dari bank sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah harus bisa menjadi media untuk menyalurkan kredit dengan bunga murah,” ujar Pakde Karwo yang juga Pembina Tim TPAKD Provinsi Jatim.
Sedangkan tantangan di sektor pertanian ialah adanya mutasi lahan kurang lebih 1100 Ha/tahun, di sektor perdagangan adalah tingginya biaya logistik, serta masih tingginya impor bahan baku di sektor industri. “Kredit pertanian menjadi perhatian dari TPAKD, sebab pembiayaan sektor ini masih kecil, yakni sekitar 2,27 pesen dari total penyaluran kredit,” imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi UMKM Jatim yang bergerak di industri primer, Industri kreatif, maupun industri sekunder utamanya di sisi pembiayaan masih tingginya suku bunga kredit mikro yang mencapai 17,5 persen hingga 19,5 persen. Selain itu juga minimnya dukungan pada pendidikan vokasional misalnya kurangnya laboratorium/workshop/ dan Politeknik (D3).
“Dan berdasarkan data yang ada hampir 48 persen masyarakat Indonesia tidak memiliki akses finansial. Saat ini kelas menengah semakin baik baik dalam meningkatkan aset, pendapatan, dan tabungan sedangkan masyarakat miskin tidak memiliki ketiganya,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim yang sekaligus Ketua TPAKD Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukadi mengatakan, gerak perekonomian Jatim melalui kinerja Perbankan sampai dengan September 2016 menunjukkan hal positif yaitu dari total aset Rp549,25 triliun, dana pihak ketiga Rp439,36 triliun, dan LDR sebesar 88,04 persen.
Dari total kredit uang disalurkan sebesar Rp391,39 triliun, kredit untuk pelaku UMKM melalui Bank UMKM hanya Rp110,469 triliun. “Kedepan Pemprov Jatim perlu bekerjsama dengan seluruh pemangku kepentingan bank di semua level yang tergabung pada TPAKD untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mikro,” tandasnya. [iib]
