Penjualan Mobil LCGC, Akibatkan PAD Dispenda Jatim Turun Rp650 miliar

DPRD Jatim, Bhirawa
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemprov Jatim pada P-APBD Jatim 2016 diprediksi turun hingga Rp.650 miliar. Namun Komisi C DPRD Jatim bersikukuh supaya target PAD dalam APBD Jatim 2016 (murni) sebesar Rp.12.579.000.000.000 bisa dipertahankan hingga akhir tahun 2016.
“Penurunan target PAD Dispenda Jatim dalam P-APBD Jatim 2016, berasal dari BBNKB (Bea Balik Nanam Kendaraan Bermotor) sebesar Rp.200 miliar dan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sebesar Rp.450 miliar. Tapi kami berupaya supaya Dispenda bisa mengoptimalkan PAD minimal mempertahankan target PAD dalam APBD murni,” ujar Irwan Setiawan anggota Komisi C DPRD Jatim usai mengikuti rapat hearing dengan Dispenda Jatim di DPRD Jatim, Rabu (24/8).
.Menurut politisi asal PKS, target PAD dari Dispenda Jatim masih bisa dioptimalkan karena pada semester I tahun 2016, realisasi PAD dari BBNKB mencapai Rp.1.885 triliyun sehingga pada akhir tahun PAD bisa mencapai dua kali lipat. “Target BBNKN pada APBD murni ditetapkan sebesar Rp.3,5 triliyun. Tapi dalam  P-APBD Jatim 2016 diturunkan menjadi Rp.3,2 triliyun,” jelas Irwan.
Sebaliknya, kata Irwan realisasi PAD dari PBBKB pada semester I hanya tercapai Rp.992.429.852.850.000. Padahal target APBD murni sebesar Rp.2.350 triliyun.
Namun berdasarkan paparan dari Pertamina, penjualan BBM semester I 2016 volumenya naik 6,5 persen dibanding periode sama tahun 2015. “Dalam P-APBD Jatim 2016 target PAD dari PBBKB dipatok sebesar Rp.1.9 triliyun itu memang sudah cukup maksimal tapi ,saya kira masih bisa dioptimalkan,” dalihnya.
Sementara itu Kabid Pajak Dispenda Jatim, Aris Sunarya mengatakan bahwa target PAD yang dipatok dalam P-APBD Jatim 2016 itu sudah maksimal. Alasannya, kondisi perekonomian belum stabil  sehingga tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru juga mengalami penurunan 30-40 persen dibanding tahun 2015.
Pertimbangan lainnya, kata Aris kendaraan bermotor baru yang terjual didominasi jenis LCGC (Low Cost Green Car/mobil murah ramah lingkungan) sehingga     BBNKN-nya juga murah. “Penerimaan PAD dari BBNKB tahun 2016 kami predisksi sebesar Rp.3.322.835.330.515 tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh dan prinsip kehati-hatian sehingga dipatok hanya Rp.3,3 triliyun saja,” jelasnya.
Sementara menyangkut turunnya PAD dari PBBKB, Aris menegaskan bahwa pada semester I tahun 2016 harga BBM mengalami fluktuatif hingga 4 kali, yaitu pada 5 Januari, 1 Maret, 1 April dan 15 Mei. Namun pada semester II tahun 2016 harga BBM stabil sehingga target PAD pada APBD murni juga harus disesuaikan karena grafiknya itu dari tinggi lalu menurun dan stabil.
“Semester I realisasi penerimaan PAD dari PBBKB hanya sebesar Rp.992 miliar sehingga dalam P-APBD Jatim 2016 kami patok sebesar Rp.1,9 triliyun itu sudah maksimal dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti ketidakstabilan harga minyak dunia dan penurunan daya beli kendaraan bermotor,” dalih pria bertubuh subur ini.
Potensi PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sengaja tidak mengalami perubahan sebesar Rp.5 triliyun. Begitu juga dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp.29 miliar dan Pajak Rokok sebesar Rp.1,7 triliyun. “Untuk memaksimalkan penerimaan PKB, kami sampai membuat layanan unggulan siang dan malam dengan mobil keliling serta pencairan tunggakan PKB klasternya dinaikkan. Ini sudah upaya yang maksimal, sehingga tidak mungkin kami bisa memenuhi target PAD seperti APBD murni,” pungkas Aris Sunarya. [Cty]