Indah Wahyuni
Rencana MoU Pembangunan Kilang Minyak di Tuban Tertunda
Pemprov, Bhirawa
Realisasi pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) di Tuban tampaknya akan membutuhkan waktu lebih lama, sebab, hingga kini pembebasan tanah warga oleh Pertamina belum dilakukan kendati penetapan lokasi (Penlok) telah dikeluarkan Pemprov Jatim.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Indah Wahyuni menuturkan, Penlok telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/23/KPTS/013/2019 pada awal Januari lalu. Dari penlok tersebut, diketahui total lahan yang dibutuhkan seluas 841 hektar. Secara rinci, 348 hektar tanah miliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 348 hektar tanah masyarakat dan desa serta 109 hektar tanah Perhutani.
“Dengan adanya penlok tersebut, maka masyarakat tidak boleh menjual tanahnya kecuali kepada Pertamina. Tapi sampai sekarang belum ada pembelian tanah,” tutur perempuan yang akrab disapa Yuyun tersebut saat ditemui di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (23/9).
Protye dengan nilai investasi sebesar Rp 199,3 trilliun itu direncanakan mulai tahap konstruksi pada 2020 dan mulai produksi tahun 2024. Saat ini, proses yang dilakukan menuju penetapan peta bidang dan berapa dan penetapan taksiran harga yang harus dibayar setelah dinilai oleh Komisi Jasa Penilai Publik. (KJPP). Namun, hingga saat ini proses lelang untuk menunjuk KJPP belum rampung.
“Pemilihan KJPP itu harus dilelang dan sekarang lelang belum usai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kami sudah selesai sampai tahap perencanaan. Pelaksanaan dan penyelesaian ada di kewenangan BPN,” ungkap Yuyun.
Saat ini, jumlah warga yang sudah menyatakan setuju untuk diukur dan memasang tanda batas pada bidangnya tercata 550 bidang dari 1.135 bidang. Secara kepemilikan, baru 431 pemilik tanah dari 826 pemilik yang telah menyetujui untuk diukur dengan total luas 191,83 hektar dari 363 hektar. “Dalam penghitungan nilai tanah, KJPP akan mengukur nilai ekonomis tanahbyang akan dibeli. Misalnya dengan tanah yang ditanami padi atau pohon yang memiliki nilai ekonomi akan menjadi faktor untuk mengeluarkan nilai,” tutur dia.
Sementara itu Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Setiajit mengatakan, penandatangan MoU dengan Pertamina seharusnya dilakukan pekan lalu namun Pemprov Jatim merasa perlu adanya perubahan kesepahaman.
Perlu diketahui, kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel minyak per hari kerja sama PT Pertamina dengan Rosneft (Rusia) dengan nilai investasi Rp230 triliun itu butuh lahan seluas hampir 1.000 hektare.
Sebelumnya Setiajit mengatakan, Pertamina sudah menuntaskan lahan milik KLHK. Lahan milik Perhutani, dalam waktu dekat juga segera ditukar guling dengan nilai dua kali lipat. Yang belum tuntas adalah lahan milik warga.
Karena itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kata Setiajit, minta Pertamina dan BPN segera melakukan penaksiran (appraisal) lahan warga terdampak, dan segera membayar warga yang sudah sepakat. Sampai sekarang, kata Setiajit, Pertamina memang belum menuntaskan penaksiran lahan milik warga. Karena itu belum satu pun lahan warga terdampak di Kecamatan Jenu yang sudah dibayar Pertamina.
“Kami sepakat melakukan sejumlah perubahan MoU. Bu Gubernur minta penandatanganan ini digelar di lapangan. Disaksikan seluruh warga, baik yang pro maupun yang masih kontra,” kata Setiajit.
Setiajit mengakui, masih ada masyarakat yang kontra dengan rencana pembangunan kilang minyak baru ini. Kata dia, masyarakat khawatir kalau lahan mereka dibeli Pertamina mereka tidak bisa bekerja. Selama ini warga di sana memang hidup dari pertanian. Setiajit menegaskan, Pemprov tidak mungkin tidak memikirkan ini.
Pertamina pun, kata dia, sepakat untuk turut mengembangkan dan meningkatkan skill masyarakat terdampak. “Pertamina sudah menyatakan kesanggupan memberi pelatihan dan permodalan bagi warga yang lahannya terdampak,” ujar Setiajit.
Pengerjaan tahap pertama kilang minyak baru di Tuban ini akan menyerap 20 ribu orang pekerja. Pemprov Jatim berjanji, warga Tuban akan dilibatkan. Juga ketika kilang minyak sudah beroperasi, tenaga kerja Tuban akan banyak terserap.
Kalau tahun ini pengadaan lahannya beres, tahun depan tahap pengurukan lahan dan reklamasi akan dikerjakan. Proyek kilang minyak Tuban ini ditargetkan sudah bisa beroperasi pada 2024 mendatang. “Proyek ini akan meningkatkan ekonomi di Tuban. 300 ribu barel minyak per hari itu tidak sedikit, maka uang itu akan beredar banyak di sini. Selain itu juga akan ada 16 industri turunan refinery ini. Belum lagi penyokong makan, minum dan seterusnya, sektor lain akan tumbuh,” kata Setiajit. [tam]
