Penolakan Gedung Sidoarjo dan dan RSUD Barat Terpadu Makin Kuat

Sidoarjo, Bhirawa
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Sidoarjo menjadi satu-satunya fraksi dari tujuh fraksi yang mendukung keputusan Bupati Saiful Ilah membangun gedung terpadu dan RSUD Barat berskema KPBU dimasukkan dalam KUAPPAS 2019. Fraksi Demokrat memilih abstain, dan lima fraksi berlawanan dengan FKB.
Dalam penyampaian pendapat di rapat Banggar DPRD Sidoarjo, Senin (3/9) sore, ada lima fraksi yang terang-terangan menolak usulan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) membanggun dua item program priorotas ini. Di rapat Banggar, pimpinan rapat menanyakan satu – persatu pendapat fraksi tentang dua hal itu. FKB tetap pada sikapnya yang sejak awal mendukung gedung terpadu dan RSUD Barat masuk KUAPPAS 2019.
Gedung terpadu dalam draft KUAPPAS dianggarkan TAPD sebesar Rp550 miliar. Untuk RSUD Barat tidak dianggarkan. Pemkab Sidoarjo merujuk RSUD dibangun dengan skema KPBU, anggaran pembanggunan dan layanan ditanggung swasta. Dan tugas Pemkab mencicil biaya operasional 10 tahun sekitar Rp198 miliar per tahun.
Usulan ini ditolak lima fraksi, yakni Gerindra, PAN, PDIP, Golkar/PPP/PBB, PKS/Nasdem. Kelima fraksi menolak pembangunan gedung terpadu, tetapi mendukung RSUD Barat dibangun dengan biaya APBD (bukan KPBU).
Di rapat Banggar, Fraksi Gerindra menyatakan sikapnya dengan tegas menolak usulan Pemkab. Bambang Pujianto, Wakil Gerindra di Banggar, sudah menyampaikan sikap fraksinya yang harus dipatuhi seluruh anggota fraksi.
Menurut sumber di Banggar, keputusan Banggar yang tidak bulat ini akan disampaikan kepada TAPD. ”Supaya TAPD mengetahui dinamikan fraksi,” ujar anggota Banggar. Adapan rapat Banggar dengan TAPD akan dilakukan dalam waktu tiga hari ke depan. Baru setelah itu KUAPAS akan disahkan.
Pengesahan KUAPPAS 2019 terikat waktu, dan tidak boleh molor terlalu lama karena masih banyak agenda pembahasan yang belum diselesaikan seperti P-APBD 2018. RAPPBD 2019 dan sebagainya. Melihat sikap lima fraksi yang menolak dua item usulan TAPD, tampaknya sudah tidak terbendung lagi. Apalagi FKB hanya sendirian saja mendukung program Pemkab. [hds]