Penundaan Rekrut CPNS Baru Tunggu Keputusan Kemenpan

Tulungagung, Bhirawa
Kepastian Pemkab Tulungagung tidak melakukan perekrutan CPNS baru tahun 2014 ternyata masih menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan dan RB). Keputusan ini rencananya baru akan diumumkan pada pekan depan.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH, Selasa (12/8). “Kepastiannya tunggu minggu depan,” katanya.
Saat ini, menurut mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Tulungagung ini, dirinya bakal melakukan klarifikasi terlebih dulu. Klarifkasi akan dilakukan ke Kemenpan dan RB di Jakarta.
Indah Karunia Ratri tidak menjelaskan soal klarifikasi yang dimaksud. Apakah terkait konsekuensi jika tidak melakukan perekrutan meski Kemenpan dan RB sudah memberikan kuota pengadaan CPNS baru tahun 2014 pada Pemkab Tulungagung.
Seperti diketahui, Pemkab Tulungagung dalam tiga tahun terakhir sudah tidak mengadakan perekrutan CPNS baru. Hal ini dikarenakan Tulungagung termasuk daerah yang terkena moratorium penerimaan CPNS baru.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Tulungagung mengalihkan dana yang sedianya digunakan merekrut CPNS baru pada tahun 2014. Pengalihan dana tersebut karena DPRD dan Pemkab setempat sepakat untuk tidak merealisasi pengadaan CPNS baru kendati sudah mendapat kuota dari Pemerintah Pusat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro, pada Bhirawa, Senin (11/8), mengungkapkan dana pengadaan CPNS baru tidak jadi direalisasikan untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS. “Telah ada keputusan menunda perekrutan CPNS baru. Dana Rp 700 juta yang dianggarkan untuk pengadaan CPNS dialihkan untuk yang lainnya,” ujarnya.
Wiwik tidak merinci dana Rp 700 juta yang telah dianggarkan untuk pengadaan CPNS baru tahun 2014 itu dialihkan ke mata anggaran apa. “Ya pasti dialihkan anggarannya,” tukasnya.
Penundaan pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun 2014, menurut dia, atas inisiatif DPRD Tulungagung. Alasannya, kuota CPNS baru sebanyak 30 orang tidak sebanding dengan biaya pelaksanaan rekrutmen yang dikeluarkan.
“Dengan hanya mendapat 30 orang CPNS baru dari dana Rp 700 juta tentu terbilang jadi sangat mahal. Dulu dengan biaya yang sama bisa mendapat CPNS ratusan orang,” paparnya.
Ketika ditanya apakah langkah Pemkab dan DPRD Tulungagung yang tidak melakukan perekrutan CPNS baru 2014 bakal mendapat respon negatif dari Pemerintah Pusat, Wiwik menandaskan apa yang dilakukan Pemkab dan DPRD Tulungagung bukanlah melakukan tindakan penolakan, tetapi meminta untuk ditunda. “Bukan menolak. Ini menunda saja. Jadi untuk tahun depan bisa lebih banyak lagi untuk merekrut CPNS baru karena ada penambahan tahun ini yang ditunda,” terangnya. [wed]