Penutupan Lokalisasi Terancam Batal Akibat Bansos Dihapus

psk-dolly-terkena-razia-300x186DPRD Jatim, Bhirawa
Penghapusan dana hibah dan bantuan social(Bansos) oleh pemerintah pusat mengancam program  penutupan delapan lokalisasi prostitusi di Jawa Timur. Program sosial Pemprov Jatim untuk penutupan lokalisasi di tahun 2015  memang mengandalkan anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang cukup besar oleh pemerintah pusat .
Namun dari hasil evaluasi APBD 2015 memutuskan bahwa anggaran hibah tersebut harus dihapus. Padahal, Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran untuk hibah cukup besar, yakni Rp900 miliar Kebutuhan ini meliputi program bantuan untuk madrasah diniah, jasmas angota DPRD hingga sejumlah program sosial lainnya, termasuk di antaranya penutupan delapan lokalisasi. .
“Kebijakan ini jelas akan menganggu program penutupan delapan lokalisasi. Sebab bantuan untuk mereka yang terdampak ada disana,” ujar Kepala Biro Kesra Ratnadi Ismaon, Senin (30/12).
Bibing panggilan akrab Ratnadi Ismaon mengatakan Pada 2015 ini, Pemprov menargetkan akan menutup delapan lokalisasi, satu di antaranya adalah di Mojokerto, dalam penutupan lokalisasi, ada sejumlah anggaran APBD Provinsi yang dikucurkan dalam bentuk hibah.
Anggaran dikucurkan untuk penangan mucikari, serta masyarakat yang terdampak di area lokalisasi.  Sebagai contoh dalam penutupan lokalisasi Dolly Surabaya,  APBD Pemprov dikucurkan untuk 311 mucikari, per mucikasi mendapatkan  Rp 5 juta untuk modal usaha
lainnya.
Sementara  Kementerian Sosial  mencairkan anggaran Rp 8 miliar sebagai ganti rugi terhadap para Wanita Tuna Susila (WTS). Sedang  Pemkot Surabaya sebagai ujung tombak sekaligus untuk penataan wilayah pasca penutupan lokalisasi tersebut.  Kedati demikian lanjut Bibing, jika aturan larangan pemberian dana hibah pasti dikeluarkan, maka Pemprov Jatim akan patuh mengikuti aturan,
“Gubernur memang mempunyai visi untuk makmur bersama wong
cilik, dan kepentingan gubernur adalah mensejahterakan wong cilik, tapi jika ada larangan tersebut, maka kita siap melaksanakan,” tandasnya.
Terhadap desakan penghapusan tersebut, Gubernur Soekarwo mengaku telah melakukan klarifikasi kepada pemerintah pusat. Hasilnya, ada toleransi, sehingga anggaran tersebut tidak dihapus. Melainkan dikurangi untuk alasan efisiensi.
Soekarwo mengaku lupa, total anggaran hibah yang dibolehkan oleh pemerintah pusat. Dia hanya menyatakan bahwa ada pengurangan hingga dua kali. Dari anggaran semula Rp900 miliar dikurangi menjadi Rp400 miliar. Namun nilai tersebut kembali dipangkas.
“Kami lupa nilainya. Nanti coba kroscek ke sekda saja,”katanya.
Atas pemangkasan itu, Soekarwo mengaku terpaksa mengurangi kuota anggaran untuk sejumlah program. Beberapa di antaranya adalah hibah Biaya Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin), pengentasan masalah sosial hingga program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota DPRD.
“Ini adalah upaya maksimal kami. Sebab tidak mungkin bantuan untuk masyarakat mikin dihilangkan begitu saja. Kecuali kalau dikurangi,”katanya.
Kendati demikian Soekarwo optimistis hal itu tidak lantas menghambat program peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Alasannya, Pemprov Jatim sudah menyiapkan program pengganti, yakni Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera), berupa bantuan stimulant untuk
perempuan rentan sosial.
“Kami sudah siapkan Rp125 miliar untuk Jalin Matra ini. Bila tahun
lalu berupa kambing, maka tahun ini berupa bantuan peralatan berkarya bagi para ibu. Bentuknya macam-macam sesuai kebutuhan. Di antaranya adalah mesin jahit perlengkapan untuk usaha warung dan lainnya,”tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengaku tidak masalah atas pengurangan dana hibah tersebut, sekalipun hal itu berdampak negative bagi program jasmas DPRD. Pihaknya yakin para anggota akan mampu meyakinkan konstituen dan masyarakat atas kebijakan ini.
“Ini sudah menjadi kebijakan. Mau-tidak mau harus diikuti. Toh, anggarannya juga masih ada. Sehingga anggota DPRD tinggal menyesuaikan saja. Yakni membuat program sesuai kemampuan anggaran,”pungkas politisi Partai Demokrat ini. [cty]

Tags: