Bupati Karna Suswandi saat menyerahkan bantuan pupuk gratis di salah satu Kecamatan baru baru ini. [sawawi/bhirawa]
Penyaluran pupuk gratis oleh Bupati Karna Suswandi kepada sejumlah petani Situbondo dihantui kabar tak sedap yakni dugaan pungli kemarin. Hal ini diakui oleh sejumlah penerima bantuan yang ada di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Mereka mengaku diminta uang oleh oknum kelompok tani (poktan) di desa setempat.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, alasan pemungutan uang berbeda antara dusun yang satu dengan dusun yang lain.
Padahal, sesuai program Bupati Situbondo Karna Suswandi, saat menyalurkan bantuan pupuk gratis sebanyak 665 ton tahun 2022 sekitar Rp 5,6 miliar, para petani penerima bantuan tidak dipungut biaya apapun.
Kabarnya seorang oknum kelompok tani (Koptan) di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa itu, diduga melakukan pungli dengan nominal yang bervariatif, berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp 50 ribu per sak. Alasan penarikan uang oleh oknum kelompok tani juga berbeda-beda. Untuk di Dusun Dempas, para petani dimintai uang Rp 50 ribu per sak, dengan alasan untuk biaya administrasi.
Kemudian di Dusun Campalok dan Dusun Krajan, Desa Jatisari diduga diminta uang antara Rp10 hingga Rp25 ribu, dengan alasan untuk biaya angkut.
Seorang petani penerima bantuan pupuk gratis asal Dusun Dempas, Desa Jatisari berinisial M mengatakan, meski bantuan pupuk dari Pemkab Situbondo gratis namun para petani diminta uang Rp 50 ribu per sak.
“Ya para penerima bantuan disuruh membayar uang Rp 50 ribu per sak. Saya dan para petani yang lain di dusun Dempas, terpaksa membayar. Alasannya untuk mengganti uang administrasi,” ujar M Selasa (22/11).
Di sisi lain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Haryadi Tejo Laksono ketika dikonfirmasi mengaku belum mendapat laporan tentang dugaan pungli tersebut.
Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, aku Hariyadi, petugas akan segera turun ke lapangan.
“Setiap kali ada pendistribusian pupuk gratis, Bupati (Karna Suswandi-) sudah mewanti-wanti agar Poktan tidak menarik pungutan, dengan alasan apapun. Maka dari itu petugas DPKP Kabupaten Situbondo akan segera turun langsung ke Desa Jatisari, untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar miring tersebut,” janji mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. (awi.gat)
