Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Hingga November 2014, penyaluran beras untuk warga miskin di Jatim sudah mencapai lebih dari 98,5 persen. Hal ini diklaim Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi di hadapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di kantor gubernur, Senin (17/11).
Menurut dia, sudah ada 14 kabupaten/kota yang selesai menyalurkan raskin ke seluruh warganya sesuai pagu. Ke-14 daerah itu adalah Magetan, Lamongan, Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Jember, Ponorogo, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Kota Mojokerto dan Kabupaten Kediri. “Kabupaten Kediri bahkan telah mendapatkan anugerah Raskin Award 2014 dalam pelaksanaan program raskin,” jelasnya.
Pagu raskin kab/kota se-Jatim pada tahun 2014 sebanyak 514.344.420 kg dengan jumlah penerima berjumlah 2.857.469 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Jumlah tersebut didistribusikan di 8.506 desa/kelurahan di Jatim.
Karena itu, bila Jatim, tepatnya Kota Surabaya ditunjuk menjadi pilot project sistem pengelolaan pengaduan program raskin, pihaknya siap mendukung keputusan TNP2K tersebut. Apalagi, Pemkot Surabaya telah menerapkan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan nama ‘Sapa Warga’, dimana setiap warga kota bisa mengakses keluhan melalui berbagai media, semisal telepon rumah, telepon seluler, dan juga media sosial.
Ia juga berharap, setelah diujicoba di Surabaya, nantinya bisa diintegrasikan dengan seluruh kab/kota se-Jatim. “Kota Surabaya harus mempersiapkan diri karena ditunjuk menjadi pilot project ini. Siapkan perangkat komputer yang mumpuni, akses jaringan dan konektivitas. Jika perlu minta dukungan kepada Dinas Kominfo untuk menyukseskan program ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua TNP2K Endang mengatakan, tujuan kunjungannya ke Jatim yakni memohon dukungan agar program pengelolaan pengaduan raskin bisa terlaksana dengan baik. “Kami akan membuat website pengaduan secara terintegrasi dan berjenjang dengan seluruh daerah di Indonesia. Pada 2018, semoga dapat terkoneksi dengan wilayah di Indonesia, agar masyarakat yang ingin melaporkan pengaduan bisa tertampung aspirasinya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dipilihnya Jatim, khususnya Kota Surabaya karena sudah maju secara teknologi maupun pelaksanaan program raskin. “Kami akan mencoba sistem aplikasi ini yang dimulai pada awal Desember selama tiga bulan ke depan. Saya minta dukungan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk menyiapkan perangkat komputer, jaringan serta petugas IT guna keberhasilan program ini,” pungkasnya. [geh,iib]
