Kepala UPT PSDA Jatim bersama Kadis PUPR Bondowoso Karna Suswandi didampingi Camat, Kapolsek dan danramil setempat saat melakukan pemeriksaan bersama pilar penyangga yang roboh. (Samsul Tahar/ Bhirawa)
(Dinas PUPR Bondowoso Lakukan Penanganan Darurat)
Bondowoso, Bhirawa
Pilar penyangga Talang irigasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Propinsi Jawa Timur yang berada di Desa Besuk Kecamatan Klabang Roboh akibat derasnya aliran air karena tingginya curah hujan di Bondowoso mulai bulan Januari kemarin.
Untuk menangani Robohnya penyangga talang yang merupakan saluran primer untuk mengairi pertanian diwilayah Bondowoso dan Situbondo dari sungai sampean Baru tersebut dilakukan kunjungan bersama kepala UPT PSDA Jawa Timur, Kepala Dinas PUPR Bondowoso dan Muspika Kecamatan Klabang, Kamis (16/2) kemarin.
Kepala UPT PSDA Jawa Timur di Bondowoso Putut Sabidodo menjelaskan penyebabnya sekitar bulan Januari yang sebelumnya sudah dilakukan identifikasi oleh pejabat sebelumnya dan sudah roboh, karena selain penyangga talang juga merupakan jalan transportasi maka melakukan koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten.
“Saya baru menjabat disini, tapi pejabat sebelumnya sudah memberi tahu kalau roboh. Karena, selain untuk penyangga talang Biting yang merupakan saluran primer yang mengaliri hingga situbondo serta penyangga jembatan, maka saya koordinasi dengan dinas terkait di Bondowoso,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bondowoso Drs H Karna Suswandi MM mengakui jika mendapat ijin dari Dinas Pengairan Propinsi akan melakukan tindakan darurat dengan dibuatkan ground sail supaya penyangga tidak tergerus.
Penanganan darurat ini menurut Karna hanya bersifat sementara, sebab akan banyak korban yang akan terdampak di antaranya 9 ribu hektar lahan pertanian akan mengalami kekeringan mulai dari Bondowoso hingga Situbondo. “Saya akan menangani daruratnya saja untuk membuat penyangga sementara, selanjutnya akan bersama UPT PSDA Jatim akan mengajukan ke Propinsi untuk ditangani lebih serius,” katanya.
Menurut Karna, Dana yang disediakan untuk penanganan darurat sementara yaitu sebesar 300 juta, karena kebutuhan total sesuai estimasi sementara bisa mencapai 15 Miliar, maka pihaknya berharap Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur untuk segera melakukan penanganan. “Ini sangat mengancam lahan pertanian dan membahayakan pengguna jalan, makanya kita datang lengkap agar ada larangan untuk kendaraan roda empat bermuatan berat dilarang masuk,” ujarnya.
Karna yang datang lengkap bersama kepala UPT PSDA Jatim, Camat Klabang, Kapolsek serta Danramil dan para Kabid meminta agar segera dilakukan sosialisasi dan dibuatkan portal larangan melintas bagi kendaraan bermuatan berat. “Saya minta ada portal agar ada larangan karena sangat darurat dan penyangga sudah habis dan kondisi jembatan dan talang menggantung,” katanya. [har]
